Kutai Kertanegara: Presiden Joko Widodo menilai Kalimantan Timur memiliki infrastruktur penunjang yang cukup lengkap untuk mendukung pemindahan ibu kota negara. Hal itu disampaikan kepala negara usai meninjau wilayah Bukit Soeharto di kawasan Taman Hutan Raya, Kutai Kertanegara, Selasa, 7 Mei 2019.
Ia mencontohkan dua bandara yang terdapat di Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Selain itu, wilayah Kutai Kertanegara juga dilalui jalan tol yang menghubungkan Samarinda dan Balikpapan.
"Artinya, itu akan menghemat banyak biaya," kata Jokowi ketika meninjau kawasan Bukit Soeharto di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara.
Namun, Presiden menyebut pembahasan ibu kota anyar tak sebatas infrastruktur. Pemerintah juga akan melihat faktor sosiologis, politik, dan lingkungan. Selain itu, pemerintah juga ingin mendapatkan wilayah yang bebas dari bencana alam.
Kawasan Bukit Soeharto merupakan salah satu lokasi yang diusulkan sebagai lokasi pemindahan ibu kota. Kepala Negara menyebutkan isu besar pemindahan ibu kota sudah dimulai sejak era Bung Karno yang merupakan presiden pertama RI.
"Presiden berikutnya juga ada misi untuk memindahkan Ibu Kota RI," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Baca: Presiden Tinjau Bukit Soeharto di Kutai Kertanegara
Sebagai negara besar, kata Presiden, Indonesia ingin memiliki pusat pemerintahan yang terpisah dengan pusat ekonomi, bisnis, perdagangan, dan jasa. Langkah ini diambil untuk bisa menyaingi negara maju.
Ia menyebutkan ada beberapa lokasi yang sudah sekitar 1,5 tahun ini dipelajari. Salah satunya adalah di Kalimantan Timur.
"Saya bicara apa adanya bahwa fasilitas yang ada di Kaltim sangat mendukung, terutama airport. Jalan tol sudah ada, tahun ini tol sudah jadi," katanya.
Setelah melihat kondisi di lapangan, kata Presiden, akan ada tim ke lapangan lagi untuk kajian lebih mendalam atau detail lagi. Sehingga rencana pemindahan ibu kota digagas dengan matang.
Ia menyebutkan jika kajian sudah final pemerintah akan menyampaikan kepada masyarakat. "Kalau sudah ada kajian semua, termasuk sisi anggaran sesuai dengan kemarin yang disampaikan oleh Menkeu agar tidak membebani APBN, akan disampaikan," kata Kepala Negara.
Kutai Kertanegara: Presiden Joko Widodo menilai Kalimantan Timur memiliki infrastruktur penunjang yang cukup lengkap untuk mendukung pemindahan ibu kota negara. Hal itu disampaikan kepala negara usai meninjau wilayah Bukit Soeharto di kawasan Taman Hutan Raya, Kutai Kertanegara, Selasa, 7 Mei 2019.
Ia mencontohkan dua bandara yang terdapat di Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Selain itu, wilayah Kutai Kertanegara juga dilalui jalan tol yang menghubungkan Samarinda dan Balikpapan.
"Artinya, itu akan menghemat banyak biaya," kata Jokowi ketika meninjau kawasan Bukit Soeharto di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara.
Namun, Presiden menyebut pembahasan ibu kota anyar tak sebatas infrastruktur. Pemerintah juga akan melihat faktor sosiologis, politik, dan lingkungan. Selain itu, pemerintah juga ingin mendapatkan wilayah yang bebas dari bencana alam.
Kawasan Bukit Soeharto merupakan salah satu lokasi yang diusulkan sebagai lokasi pemindahan ibu kota. Kepala Negara menyebutkan isu besar pemindahan ibu kota sudah dimulai sejak era Bung Karno yang merupakan presiden pertama RI.
"Presiden berikutnya juga ada misi untuk memindahkan Ibu Kota RI," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Baca: Presiden Tinjau Bukit Soeharto di Kutai Kertanegara
Sebagai negara besar, kata Presiden, Indonesia ingin memiliki pusat pemerintahan yang terpisah dengan pusat ekonomi, bisnis, perdagangan, dan jasa. Langkah ini diambil untuk bisa menyaingi negara maju.
Ia menyebutkan ada beberapa lokasi yang sudah sekitar 1,5 tahun ini dipelajari. Salah satunya adalah di Kalimantan Timur.
"Saya bicara apa adanya bahwa fasilitas yang ada di Kaltim sangat mendukung, terutama
airport. Jalan tol sudah ada, tahun ini tol sudah jadi," katanya.
Setelah melihat kondisi di lapangan, kata Presiden, akan ada tim ke lapangan lagi untuk kajian lebih mendalam atau detail lagi. Sehingga rencana pemindahan ibu kota digagas dengan matang.
Ia menyebutkan jika kajian sudah final pemerintah akan menyampaikan kepada masyarakat. "Kalau sudah ada kajian semua, termasuk sisi anggaran sesuai dengan kemarin yang disampaikan oleh Menkeu agar tidak membebani APBN, akan disampaikan," kata Kepala Negara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DRI)
