Upaya Pemerintah Datangkan Vaksin PMK Diapresiasi
Antara • 20 Juni 2022 19:43
Jakarta: Pemerintah terus berupaya mendatangkan vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak. Anggota Komisi IX DPR Muchamad Nabil Haroen menyatakan hal itu perlu diapresiasi.
Pengadaan vaksin, kata dia, merupakan upaya pemerintah mencegah PMK meluas. Nabil berharap pemerintah melanjutkan dengan mengecek hewan kurban.
Menjelang Hari Raya Iduladha, ia mengusulkan ada satu tahap pengecekan melalui petugas kesehatan. Ini dilakukan untuk mengetahui mana hewan yang layak dikurban dan mana yang tidak.
Secara teknis, menurut dia, kebijakan itu bisa dilakukan di tingkat desa. Pemerintah desa bersama instansi terkait perlu berkoordinasi dengan ormas. Semisal, bekerja sama dengan NU, Muhammadiyah, serta petugas kesehatan untuk bersama-sama mencari solusi yang terbaik atas hewan kurban yang akan disembelih.
"Upaya itu harus dilakukan hingga hewan kurban terbebas dari penyakit dan status kehalalannya jelas menurut hukum agama," kata Nabil, Senin, 20 Juni 2022.
Masyarakat juga tetap perlu berhati-hati dan berkonsultasi ke pakar kesehatan atau didampingi petugas dalam pemilihan hewan ternak. "Memang seharusnya ada penyuluhan ringkas terkait teknis pemilihan hewan yang sehat melalui desa atau petugas kesehatan tingkat desa," kata Nabil.
Menurut dia, peternak sebaiknya berkoordinasi dengan petugas kesehatan untuk pengawasan dan penguatan kualitas kesehatan hewan ternak. Sehingga, dalam waktu singkat ada perbaikan kualitas.
Hewan ternak yang sudah telanjur terkena wabah, perlu ditangani khusus, untuk mencegah penularan yang lebih masif.
Baca: Jokowi Minta Jajarannya Tangani Penyakit Mulut dan Kuku Seperti Covid-19
"Jelas sekali pemerintah memprioritaskan penanganan PMK ini, terutama terhadap peternak dan konsumen. Dari sisi penyiapan vaksin dan tenaga kesehatan untuk program vaksinasi, ini merupakan langkah penting dan semoga dalam waktu dekat segera terlihat hasil nyata," ujar Nabil.
Saat membuka sidang kabinet, hari ini, Presiden Joko Widodo meminta para menteri sungguh-sungguh dalam menanggulangi PMK. Jokowi meminta penanganan PMK seperti pencegahan covid-19. Jokowi mengatakan cara-cara yang digunakan dalam penanggulangan pandemi juga bisa diterapkan untuk menangani PMK, seperti vaksinasi sampai.
"Cara itu bisa dilakukan untuk penyakit mulut dan kuku. Sudah ada contohnya dan cara-caranya, saya kira silakan segera dilaksanakan di lapangan," kata dia.
Kamis, 16 Juni, pemerintah mendatangkan 800 ribu dosis vaksin PMK. Vaksin itu sudah didistribusikan ke berbagai daerah prioritas dan masyarakat bisa mendapatkan secara gratis.
Baca: 63 Sapi di Kota Cirebon Suspek PMK
Mengutip Antara, berdasarkan data Kementerian Pertanian per 20 Juni 2022, sebanyak 206 kabupaten-kota di 19 provinsi Indonesia terdampak wabah PMK. Jumlah ternak yang terjangkiti PMK sebanyak 211.034 ekor, dengan hewan yang berhasil sembuh 66.582 ekor, masih sakit atau kasus aktif PMK sebanyak 141.342 ekor, dipotong bersyarat 1.888 ekor, dan hewan yang mati 1.222 ekor.
Provinsi yang terjangkiti PMK antara lain:
Jawa Timur (83.491),
Nusa Tenggara Barat (31.845),
Aceh (25.293),
Jawa Tengah (24.076),
Jawa Barat (24.076),
Sumatra Utara (8.931),
DI Yogyakarta (4.902),
Sumatera Barat (3.628),
Kepulauan Bangka Belitung (2.462),
Kalimantan Barat (1.222),
Banten (1.020),
Jambi (617),
DKI Jakarta (610),
Lampung (323),
Kalimantan Selatan (315),
Riau (225),
Sumatera Selatan (207),
Kalimantan Tengah (194), dan
Bengkulu (190).
Jakarta: Pemerintah terus berupaya mendatangkan vaksin
penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang
hewan ternak. Anggota Komisi IX DPR Muchamad Nabil Haroen menyatakan hal itu perlu diapresiasi.
Pengadaan vaksin, kata dia, merupakan upaya pemerintah mencegah PMK meluas. Nabil berharap pemerintah melanjutkan dengan mengecek hewan kurban.
Menjelang Hari Raya Iduladha, ia mengusulkan ada satu tahap pengecekan melalui petugas kesehatan. Ini dilakukan untuk mengetahui mana hewan yang layak dikurban dan mana yang tidak.
Secara teknis, menurut dia, kebijakan itu bisa dilakukan di tingkat desa. Pemerintah desa bersama instansi terkait perlu berkoordinasi dengan ormas. Semisal, bekerja sama dengan NU, Muhammadiyah, serta petugas kesehatan untuk bersama-sama mencari solusi yang terbaik atas hewan kurban yang akan disembelih.
"Upaya itu harus dilakukan hingga hewan kurban terbebas dari penyakit dan status kehalalannya jelas menurut hukum agama," kata Nabil, Senin, 20 Juni 2022.
Masyarakat juga tetap perlu berhati-hati dan berkonsultasi ke pakar kesehatan atau didampingi petugas dalam pemilihan hewan ternak. "Memang seharusnya ada penyuluhan ringkas terkait teknis pemilihan hewan yang sehat melalui desa atau petugas kesehatan tingkat desa," kata Nabil.
Menurut dia, peternak sebaiknya berkoordinasi dengan petugas kesehatan untuk pengawasan dan penguatan kualitas kesehatan hewan ternak. Sehingga, dalam waktu singkat ada perbaikan kualitas.
Hewan ternak yang sudah telanjur terkena wabah, perlu ditangani khusus, untuk mencegah penularan yang lebih masif.
Baca:
Jokowi Minta Jajarannya Tangani Penyakit Mulut dan Kuku Seperti Covid-19
"Jelas sekali pemerintah memprioritaskan penanganan PMK ini, terutama terhadap peternak dan konsumen. Dari sisi penyiapan vaksin dan tenaga kesehatan untuk program vaksinasi, ini merupakan langkah penting dan semoga dalam waktu dekat segera terlihat hasil nyata," ujar Nabil.
