Pejabat Baru BNP2TKI Ditantang Menjalankan Amanat UU PPMI

Anggi Tondi Martaon 24 Mei 2018 11:25 WIB
bnp2tki
Pejabat Baru BNP2TKI Ditantang Menjalankan Amanat UU PPMI
BNP2TKI melantik dua pejabat eselon I (Foto:Medcom.id/Anggi Tondi Martaon)
Jakarta: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) melantik dua pejabat eselon I. Mereka adalah Sekretaris Utama (Sestama) Tatang Budie Utama Razak, dan Anjar Prihantoro Budi Winarso sebagai Deputi Bidang Perlindungan.

Pelantikan dipimpin langsung oleh Kepala BNP2TKI Nusron Wahid. Acara tersebut juga dihadiri Dirjen Imigrasi Kemenkumham Irjen Pol Dr Drs Ronny Franky Sompie, perwakilan dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan pejabat eselon I, II, III dari internal BNP2TKI.

Usai diambil sumpah dan dilantik, Kepala BNP2TKI Nusron Wahid berharap, hadirnya kedua pejabat tersebut mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. 


"Kami berharap pejabat yang dilantik hari ini masuk ke dalam kategori lebih baik dari pejabat yang lalu. Semoga kita semua tidak masuk kategori orang yang betul-betul merugi, apalagi kategori yang dilaknat," kata Nusron dalam kata sambutannya, di Auditorium BNP2TKI, Jalan MT Haryono, Jakarta, Rabu, 23 Mei 2018.

Politikus Golkar itu menaruh harapan besar agar kinerja BNP2TKI semakin baik ke depannya. "Ayo, kita lakukan bersama di tengah transisi kelembagaan ini melakukan perubahan dan perbaikan," ujar dia.

Saat ini, BNP2TKI tengah melakukan transisi dari segala aspek. Hal itu dilakukan usai disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).

Kabag Humas BNP2TKI Servulus Bobo Riti menyebutkan, pelantikan kedua pejabat tersebut merupakan tenaga baru bagi lembaganya. Pengalaman mereka diyakini mampu membantu BNP2TKI menghadapi proses transisi, terutama setelah lahirnya UU PPMI.

"Setelah penetapan UU PPMI, pemerintah sedang menyusun seluruh peraturan turunannya. Termasuk Perpres tentang badan yang menangani tata kelola perlindungan PMI," kata Servulus.

Sekretaris Utama (Sestama) Tatang Budie Utama Razak mengatakan, bekerja pada masa transisi bukan perkara mudah. Sebab, penanganan tenaga kerja Indonesia tidak sepenuhnya tanggung jawab BNP2TKI. "Kalau bicara tenaga kerja, ada banyak pihak yang terlibat. Ada Kemenaker, Kemenlu, Kemenkumham, Kemensos, lembaga lainnya," kata Tatang.

Mantan Duta Besar Indonesia untuk Kuwait itu pun tak memungkiri jika ego sektoral menjadi tantangan dalam masa transisi tersebut. Dia pun meminta kerja sama seluruh pihak agar upaya negara memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia (PMI) melalui BNP2TKI bisa maksimal dilakukan.

"Kita tidak bisa jalan sendiri-sendiri dan mengedepankan ego sektoral. Sekali lagi insyaAllah, saya akan bekerja sesuai pengalaman yang lalu dan akan menjawab tantangan, serta memberikan kontribusi dalam menerjemahkan UU ini," ujar dia.

 
(Foto:Medcom.id/Anggi Tondi Martaon)

Selain permasalahan transisi kelembagaan, dalam UU PPMI juga menekankan aspek perlindungan terhadap PMI. Namun, negara mengalami kesulitan memberikan perlindungan saat permasalahan dialami oleh TKI yang berangkat melalui jalur tidak resmi.

Deputi Perlindungan BNP2TKI yang Baru, Anjar Prihantoro menyebutkan bahwa polemik TKI ilegal merupakan permasalahan klasik yang dihadapi oleh bangsa ini. Namun, dirinya akan terus mencoba melakukan berbagai upaya agar perlindungan terhadap pekerja migran ilegal dioptimalkan.

"Kita akan mencoba melalui bilateral, karena aturan di kita dengan negara penempatan berbeda. Contoh, di Malaysia. Kalau di sana, datang dan boleh langsung bekerja. Kalau di kita, kan tidak. Harus ada aturan lain," kata Anjar.

Selain itu, Anjar juga menyampaikan akan menerapkan penanggulangan secara dini. Bentuknya berupa pembekalan pengetahuan kepada calon PMI terkait prosedur yang harus dipenuhi jika ingin bekerja di luar negeri.

"Harus dilakukan dari awal sekali. Sebab, perlindungan tidak hanya saat ada masalah, baru kita berikan perlindungan. Namun bagaimana menghindari masalah itu dengan cara menyadarkan mereka, termasuk proses-prosesnya sehingga bila nanti timbul masalah pada waktu mereka di sana bisa dibantu," ujar dia.




(ROS)