Pertama, Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) pada Minggu, 14 April 2024 ditiadakan. Kebijakan ini diambil lantaran besok masih libur dan cuti bersama Hari Raya Idulfitri 1445 Hijriah.
"Dalam rangka libur Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) pada Minggu 7 dan 14 April 2024 ditiadakan," tulis laman resmi instagram @dishubdkijakarta, dikutip Sabtu, 13 April 2024.
Ketentuan ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
Selengkanya baca di sini: CFD di Jakarta Besok Ditiadakan karena Masih Cuti Bersama Lebaran |
Kedua, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menyiapkan sejumlah opsi mencegah terjadinya kecelakaan saat pemberlakuan rekayasa lalu lintas lawan arus (contraflow) saat arus balik Idulfitri 1445 H. Rekayasa lawan arus akan dilakukan di jalur tol Transjawa KM 72 hingga KM 47.
"Kami menyiapkan sejumlah opsi mengawal pemudik pasca kecelakaan di Tol Jakarta Cikampek KM 58," ujar Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Aan Suhanan di Semarang, Sabtu, 13 April 2024.
Pihaknya bersama Jasa Marga menyiapkan mobil penyelamat yang hadir setiap 30 menit. Mereka akan mendahului pengendara untuk mengatur kecepatan mobil di jalur tersebut.
Selengkapnya baca di sini: Cegah Kecelakaan saat Contraflow, Ini Strategi Korlantas Polri |
Ketiga, Pemerintah memutuskan menerapkan kombinasi bekerja dari kantor (work from office/WFO) dan bekerja kedinasan dari rumah (work from home/WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada Selasa-Rabu, 16 dan 17 April 2024. Aturan itu diterapkan untuk manajemen selama arus balik lebaran.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-Rebiro) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pengaturan WFH dan WFO diterapkan dengan tetap mengutamakan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik. Anas mengatakan, instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik menerapkan WFO 100 persen.
“Adapun untuk instansi pemerintah yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan, WFH bisa dijalankan maksimal/paling banyak 50 persen dari jumlah pegawai, yang teknisnya diatur instansi pemerintah masing-masing,” ujar Anas, Sabtu, 13 April 2024.
Selengkapnya baca di sini: Asyik! ASN Boleh WFH untuk Cegah Kepadatan saat Arus Balik |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News