ABK WNI yang kembali ke Jerman untuk bekerja di kapal pesiar. Foto: Dok.KBRI Berlin
ABK WNI yang kembali ke Jerman untuk bekerja di kapal pesiar. Foto: Dok.KBRI Berlin

Ketidakadilan Terhadap Awak Kapal Perikanan Disebut Terjadi Sejak Perekrutan

Nasional ABK WNI
Theofilus Ifan Sucipto • 30 Juli 2020 15:14
Jakarta: Pemerintah diminta serius memperhatikan nasib awak kapal perikanan (AKP). Sebab, ketidakadilan AKP dimulai sejak proses perekrutan.
 
"Penegakan hukum harus kuat termasuk perdagangan orang. Kecelakaan kerja bisa dicegah kalau ada inspeksi," kata Project Director SAFE Sea Project Nono Sumarsono dalam diskusi virtual di Jakarta, Kamis, 30 Juli 2020.
 
Nono mengatakan Indonesia memang menyuplai pelaut terbanyak ketiga di dunia. Sayangnya, perlindungan kepada AKP belum maksimal.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia mencontohkan rekrutmen AKP di sejumlah perusahaan. Dari informasi lowongan kerja, calon AKP hanya perlu melampirkan identitas diri dengan iming-iming gaji hingga USD500 atau sekitar Rp7,3 juta.
 
"Mana kriteria kompetensi keamanan dasarnya? Tidak diminta bisa berenang. Ini peluang adanya kerja paksa dan risiko perdagangan orang," tegas Nono.
 
Baca: Kemenko Marves Integrasikan Data Pelindungan AKP
 
Nono menilai sistem monitor dan penegakan hukum kekerasan AKP belum maksimal. Seharusnya, kata dia, negara menjamin keselamatan AKP lebih dulu sebelum mengizinkan melaut.
 
"Sudah saatnya proaktif dan mencegah hal-hal semacam ini," kata dia.
 
Diskusi ini digelar dalam rangka memperingati hari dunia menentang perdagangan orang yang jatuh pada hari ini, Kamis, 30 Juli 2020. Awak kapal perikanan (AKP) kerap menjadi korban perdagangan orang saat bertugas.
 

(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif