Pemda Diminta Meningkatkan Pengawasan PPKM Mikro

Jakarta: Pemerintah daerah (pemda) diminta meningkatkan pengawasan implementasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro. Pengawasan penting agar kebijakan yang dibuat efektif menekan penyebaran covid-19 di tingkat desa dan kelurahan. "Seperti pembatasan kegiatan di tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan penularan," kata Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, dalam keterangan tertulis, Selasa, 9 Desember 2021. Masyarakat juga diminta kooperatif mengikuti arahan dan menerapkan PPKM mikro. Jika tidak, petugas diminta menindak para pelanggar. "Penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan covid-19 harus tegas," kata dia. Selain itu, pemda diminta memperbanyak tempat isolasi mandiri atau isolasi terpusat. Hal ini perlu dilakukan untuk meminimalisasi potensi penularan covid-19 di berbagai klaster. Prosedur pelaksanaan isolasi mandiri juga harus disosialisasikan secara masif. Dinas Kesehatan perlu membuat tim pemantau kondisi kesehatan pasien covid-19 yang melakukan isolasi mandiri. "Sehingga kondisi pasien dapat terpantau dengan baik" ujar dia. Baca: Instruksi Tito Soal Sumber Anggaran PPKM Mikro Jawa-Bali Pemerintah memutuskan menerapkan PPKM mikro di tingkat desa atau RT/RW. Keputusan ini diambil lantaran jumlah kasus covid-19 belum turun secara signifikan. "Pemberlakuan PPKM mikro ditetapkan berlaku mulai 9 hingga 22 Februari 2021," kata Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Airlangga Hartarto, di Jakarta, Senin, 8 Februari 2021.