Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Nasional (BKN) tugas besar jelang rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS). Mereka harus memastikan proses itu bisa jadi saringan untuk ideologi selain Pancasila.
"Dalam tes masuk CPNS harus ada instrumen yang bisa dijadikan filter menyaring penganut khilafah masuk ke ASN (aparatur sipil negara)," kata Ketua Umum Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Zudan Arif Fakrulloh kepada Medcom.id, Senin, 4 November 2019.
Dia melihat perlunya upaya sistematis pemerintah supaya tak ada ideologi selain Pancasila di Korps RI. Apalalagi, pendaftaran CPNS dibuka bulan ini.
"BKN dan Kemenpan RB untuk segera merumuskan instrumen tersebut," kata Zudan.
BKN maupun Kemenpan RB harus optimal menyeleksi CPNS. Terutama bagaimana memastikan nilai-nilai Panca Prasetya Korpri diimplementasikan dalam tata kelola pemerintahan.
Dalam poin pertama Panca Prasetya, ASN disumpah setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945. Tak ada satu pun abdi negara yang boleh melanggar sumpah tersebut.
"ASN harus berjiwa Pancasila dan NKRI. ASN yang berjiwa radikal ingin kilafah kita ingatkan bahwa kilafah bukan jiwa ASN," tegas dia.
ASN juga tak boleh mengancam eksistensi Pancasila di Indonesia. Zudan mempersilakan ASN yang masih menganut paham selain Pancasila mundur atau bersiap dipecat.
"Ideologi kilafah harus dibasmi dengan menanamkan sejak dini bahwa itu ideologi yang utopia, khayalan, impian yang enggak mungkin terwujud," kata dia.
Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Nasional (BKN) tugas besar jelang rekrutmen
calon pegawai negeri sipil (CPNS). Mereka harus memastikan proses itu bisa jadi saringan untuk ideologi selain Pancasila.
"Dalam tes masuk CPNS harus ada instrumen yang bisa dijadikan filter menyaring penganut khilafah masuk ke ASN (aparatur sipil negara)," kata Ketua Umum Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Zudan Arif Fakrulloh kepada
Medcom.id, Senin, 4 November 2019.
Dia melihat perlunya upaya sistematis pemerintah supaya tak ada ideologi selain Pancasila di Korps RI. Apalalagi, pendaftaran CPNS dibuka bulan ini.
"BKN dan Kemenpan RB untuk segera merumuskan instrumen tersebut," kata Zudan.
BKN maupun Kemenpan RB harus optimal menyeleksi CPNS. Terutama bagaimana memastikan nilai-nilai Panca Prasetya Korpri diimplementasikan dalam tata kelola pemerintahan.
Dalam poin pertama Panca Prasetya, ASN disumpah setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945. Tak ada satu pun abdi negara yang boleh melanggar sumpah tersebut.
"ASN harus berjiwa Pancasila dan NKRI. ASN yang berjiwa radikal ingin kilafah kita ingatkan bahwa kilafah bukan jiwa ASN," tegas dia.
ASN juga tak boleh mengancam eksistensi Pancasila di Indonesia. Zudan mempersilakan ASN yang masih menganut paham selain Pancasila mundur atau bersiap dipecat.
"Ideologi kilafah harus dibasmi dengan menanamkan sejak dini bahwa itu ideologi yang utopia, khayalan, impian yang enggak mungkin terwujud," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(ADN)
