Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama menteri Kabinet Indonesia Maju duduk di tangga Istana Merdeka, Jakarta. MI/Ramdani.
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama menteri Kabinet Indonesia Maju duduk di tangga Istana Merdeka, Jakarta. MI/Ramdani.

Jajaran Menteri Jokowi Disebut 'Kabinet Perang'

Nasional terorisme Kabinet Jokowi-Maruf radikalisme Tangkal Radikalisme
Cindy • 04 November 2019 16:15
Jakarta: Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) M Guntur Romli menyebut Kabinet Indonesia Maju, Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai kabinet perang. Susunan menteri kabinet jilid II Jokowi itu dikhususkan melawan radikalisme.
 
"Formasi kabinet perang ini bagi saya adalah formasi yang tepat untuk memerangi agenda radikalisme di Indonesia," ucap Guntur di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 4 November 2019.
 
Menurut dia, ada empat tokoh sentral yang mengemban tugas itu. Mereka ialah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Guntur bilang, formasi itu cukup kompeten untuk memberantas bibit-bibit radikal. Sebab menurut dia, pembubaran kelompok radikal seperti organisasi HTI tidaklah cukup.
 
"Tokoh-tokoh (HTI) saat ini masih leluasa menyebarkan ideologi propaganda mereka tentang khilafah, kita seharusnya berkaca seperti negara-negara timur tengah," kata Guntur.
 
Apalagi, negara-negara Timur Tengah menyeret tokoh kelompok radikal itu ke ranah hukum. Banyak tokohnya memilih untuk kabur ke negara lain, seperti ke Indonesia.
 
"Tokoh HTI yang mendirikan indonesia adalah tokoh dari luar dan ini yang sekarang menjadi imbasnya kepada kita," sambung Guntur.
 
Menurutnya, pemerintah perlu menerapkan hal yang sama seperti negara-negara Timur Tengah itu. Sehingga pemangkasan radikalisme bisa sepenuhnya terjadi.
 
"Kita tidak cukup melakukan pembubaran tapi juga menyeret tokoh-tokohnya yang masih berbicara, mengkampanyekan isu-isu diluar pancasila ke proses hukum," tandas Guntur.
 

(ADN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif