Jakarta: Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lapeksdam) Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Rumadi Ahmad, menyoroti proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia berharap tak ada kepentingan politik yang dibawa kandidat.
"Karena salah satu persoalan korupsi itu ada korupsi politik yang dilakukan oleh aktor-aktor poltik," kata Rumadi di Griya Gus Dur, Pegangsaan, Jakarta Pusat, Kamis 22 Agustus 2019.
Baca Juga: Pansel Capim KPK Istimewakan Profesi Tertentu
Dia menyebut uji kepatutan dan kelaikan di DPR merupakan proses yang paling riskan. Sebab proses ini paling menentukan dalam menjamin pimpinan KPK tanpa kepentingan politik.
Mengingat tak terhitung wakil rakyat yang dijebloskan ke penjara lantaran terlibat korupsi. Rumadi menyebut tak menutup kemungkinan legislatif mencari pimpinan KPK yang bisa ditunggangi.
"Kalau semata-mata jadi permainan politik maka yang dikedepankan itu bukan orang yang benar-benar punya integritas bukan orang yang tidak punya cacat, tapi orang yang mudah dia kendalikan bahkan orang yang paling lemah. Itu yang mungkin bisa paling disukai anggota DPR," tutur Rumadi.
Atas dasar itu dia meminta semua pihak ikut mengawal proses seleksi pimpinan KPK. Jangan sampai masyarakat kecolongan dengan permainan para petinggi di DPR.
Dia juga meminta pansel untuk mendengarkan masukan dari masyarakat, sebelum nantinya memberikan nama ke presiden dan diteruskan di DPR. Hal itu dinilai bisa mengurangi resiko penunggang kepentingan dalam pemillihan capim KPK.
"Itu kalau kita biarkan persoalan ini hanya isu politik di DPR nanti terutama di komisi III, untuk itu masyarakat umum atau jurnalis harus ngomong terus supaya tidak masuk angin pansel enggak masuk angin anggota DPR juga enggak masuk angin," tutur Rumadi.
Jakarta: Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lapeksdam) Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Rumadi Ahmad, menyoroti proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia berharap tak ada kepentingan politik yang dibawa kandidat.
"Karena salah satu persoalan korupsi itu ada korupsi politik yang dilakukan oleh aktor-aktor poltik," kata Rumadi di Griya Gus Dur, Pegangsaan, Jakarta Pusat, Kamis 22 Agustus 2019.
Baca Juga:
Pansel Capim KPK Istimewakan Profesi Tertentu
Dia menyebut uji kepatutan dan kelaikan di DPR merupakan proses yang paling riskan. Sebab proses ini paling menentukan dalam menjamin pimpinan KPK tanpa kepentingan politik.
Mengingat tak terhitung wakil rakyat yang dijebloskan ke penjara lantaran terlibat korupsi. Rumadi menyebut tak menutup kemungkinan legislatif mencari pimpinan KPK yang bisa ditunggangi.
"Kalau semata-mata jadi permainan politik maka yang dikedepankan itu bukan orang yang benar-benar punya integritas bukan orang yang tidak punya cacat, tapi orang yang mudah dia kendalikan bahkan orang yang paling lemah. Itu yang mungkin bisa paling disukai anggota DPR," tutur Rumadi.
Atas dasar itu dia meminta semua pihak ikut mengawal proses seleksi pimpinan KPK. Jangan sampai masyarakat kecolongan dengan permainan para petinggi di DPR.
Dia juga meminta pansel untuk mendengarkan masukan dari masyarakat, sebelum nantinya memberikan nama ke presiden dan diteruskan di DPR. Hal itu dinilai bisa mengurangi resiko penunggang kepentingan dalam pemillihan capim KPK.
"Itu kalau kita biarkan persoalan ini hanya isu politik di DPR nanti terutama di komisi III, untuk itu masyarakat umum atau jurnalis harus ngomong terus supaya tidak masuk angin pansel enggak masuk angin anggota DPR juga enggak masuk angin," tutur Rumadi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
