Jakarta: Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Rumadi Ahmad, mengkritisi seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menilai ada perlakuan spesial bagi kandidat yang berasal dari polisi dan kejaksaan.
"Kalau kita perhatikan perdebatan tentang capim ini, perasaan saya seolah-olah ada karpet merah untuk profesi tertentu misalnya kayak kejaksaan," kata Rumadi di Griya Gus Dur, Pegangsaan, Jakarta Pusat, Kamis 22 Agustus 2019.
Baca Juga: Dua Capim KPK Tak Lapor Kekayaan
Ia memerinci keistimewaan ini dari hulu. Kepolisian sampai melakukan seleksi internal guna memfilter perwira tinggi supaya bisa menjadi pimpinan KPK. Hal yang tak jauh berbeda terjadi juga di kejaksaan.
"Seolah-olah dari pimpinan KPK harus ada orang yang berlatar belakang jaksa, kepolisian juga begitu," ujar Rumadi.
Berdasarkan pengamatan Rumadi, karpet merah ini tidak ada bagi kalangan biasa. Profesi seperti advokat, hakim dan peserta lain tak diberi perlakuan spesial.
"Misalnya dosen, harus ada karpet merah untuk dosen, enggak ada itu, atau akademisi harus karpet merah akademisi itu enggak ada," kata Rumadi.
Rumadi melihat, harusnya perlakuan spesial itu tak diberikan. Karena komposisi pimpinan KPK pun tidak ada ketentuan kewajiban batas minimal jatah suatu instansi.
"Misalnya pimpinan KPK yang lima orang itu harus ada satu orang dua orang tiga orang berlatar belakang profesi ini misalnya harus berlatar belakang polisi, berlatar belakang jaksa, itu enggak ada," ujar dia.
Menurut dia, jika memang panitia seleksi bersikap demikian, maka proses pencarian pimpinan KPK terancam. Rumadi takut lembaga antirasuah ditunggangi kepentingan-kepentingan instansi.
Untuk itu dia meminta pansel bijak menimbang seleksi. Jangan sampai ada stigma negatif mengenai pemilihan pimpinan KPK.
"Karena kalau misalnya panselnya sudah berpikir mengenai wah ini harus ada orang yang berlatarbelakang profesi A atau B itu justru menjadi jebakan bagi capim KPK yang akan datang," tegas Rumadi.
Jakarta: Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Rumadi Ahmad, mengkritisi seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menilai ada perlakuan spesial bagi kandidat yang berasal dari polisi dan kejaksaan.
"Kalau kita perhatikan perdebatan tentang capim ini, perasaan saya seolah-olah ada karpet merah untuk profesi tertentu misalnya kayak kejaksaan," kata Rumadi di Griya Gus Dur, Pegangsaan, Jakarta Pusat, Kamis 22 Agustus 2019.
Baca Juga:
Dua Capim KPK Tak Lapor Kekayaan
Ia memerinci keistimewaan ini dari hulu. Kepolisian sampai melakukan seleksi internal guna memfilter perwira tinggi supaya bisa menjadi pimpinan KPK. Hal yang tak jauh berbeda terjadi juga di kejaksaan.
"Seolah-olah dari pimpinan KPK harus ada orang yang berlatar belakang jaksa, kepolisian juga begitu," ujar Rumadi.
Berdasarkan pengamatan Rumadi, karpet merah ini tidak ada bagi kalangan biasa. Profesi seperti advokat, hakim dan peserta lain tak diberi perlakuan spesial.
"Misalnya dosen, harus ada karpet merah untuk dosen, enggak ada itu, atau akademisi harus karpet merah akademisi itu enggak ada," kata Rumadi.
Rumadi melihat, harusnya perlakuan spesial itu tak diberikan. Karena komposisi pimpinan KPK pun tidak ada ketentuan kewajiban batas minimal jatah suatu instansi.
"Misalnya pimpinan KPK yang lima orang itu harus ada satu orang dua orang tiga orang berlatar belakang profesi ini misalnya harus berlatar belakang polisi, berlatar belakang jaksa, itu enggak ada," ujar dia.
Menurut dia, jika memang panitia seleksi bersikap demikian, maka proses pencarian pimpinan KPK terancam. Rumadi takut lembaga antirasuah ditunggangi kepentingan-kepentingan instansi.
Untuk itu dia meminta pansel bijak menimbang seleksi. Jangan sampai ada stigma negatif mengenai pemilihan pimpinan KPK.
"Karena kalau misalnya panselnya sudah berpikir mengenai wah ini harus ada orang yang berlatarbelakang profesi A atau B itu justru menjadi jebakan bagi capim KPK yang akan datang," tegas Rumadi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
