Jakarta: Tenggara Strategics merilis naskah kebijakan Pengolahan Sampah Menjadi Listrik. Dalam naskah tersebut terdapat sejumlah rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dan Danantara sebagai pemegang mandat utama proyek Waste to Energy (WTE) atau pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL).
Senior Researcher Tenggara Strategics, Intan Salsabila Firman menegaskan bahwa Danantara memegang peranan penting dalam keberlangsungan proyek PSEL. Ada beberapa rekomendasi yang bisa menjadi perhatian Danantara dalam melaksanakan proyek WTE atau PSEL.
Pertama, terkait pemilihan teknologi. Intan mengungkapkan teknologi yang dipilih harus mampu mengolah sampah dengan kapasitas 1.000 ton, ini sebagaimana target pemerintah Prabowo Subianto, yaitu membangun 33 PLTSa di seluruh Indonesia sampai tahun 2029 yang akan memiliki kapasitas pengolahan sampah rata-rata 1.000 ton per hari.
“Sudah jelas pemilihan teknologi harusnya teknologi yang bisa mengolah kapasitas sampah 1.000 ton. Pemilihan ini tidak lepas dari berbagai institusi dari KemenSDM, KemenLH, Danantara, terutama Danantara yang memastikan investasi PSEL,” beber Intan dalam konferensi pers paparan hasil kajian bertajuk "Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik" di Jakarta, Rabu, 21 Januari 2026.
Kedua, pemilahan sampah di hulu untuk efisiensi PSEL. “Pemilihan sampah di hulu itu perlu dilakukan. Sesimpel kalau kita misalnya nyetir di belakang truk sampah itu kan selalu bau. Kita tidak tahu ada bibit penyakit dan sebagainya. Jadi tetap perlu dilakukan pemilahan sampah.
Pemilahan sampah yang baik dapat membantu menjaga efisiensi termal dan peralatan tidak rusak. Meskipun teknologi PSEL telah dilengkapi dengan alat pengering namun dengan pemilahan sampah yang optimal mampu menurunkan biaya operasional sekaligus mengurangi bau yang mengganggu dari sampah. Pemilahan sampah di hulu juga dapat mengolah sampah organik basah menjadi kompos sehingga dapat mengurangi masalah bau dan potensi penyakit dalam pengangkutan ke lokasi PSEL.
Ketiga, pengawasan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus. “Jadi sebelumnya itu, pengawasan atau pengecekan dari Kementerian itu tiap tiap lima tahun sekali. Nah, di Perpres terbaru ini disebutkan bahwa Badan Usaha PSEL itu harus menyerahkan laporan tahunan,” ucapnya.
Baca Juga :
Empat Negara Asia Ini Layak Jadi Referensi Danantara untuk Menghadirkan Program Waste to Energy
Dalam hal ini, pengawasan dan evaluasi oleh Kementerian LH terhadap operasional fasilitas PLTSa perlu dilakukan secara rutin dan terus menerus, disertai dengan penegakkan hukum bagi badan usaha PSEL yang melanggar pasal 345 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa pengolahan secara termal dengan insinerator diwajibkan memiliki standar efisiensi penghancuran dan penghilangan dioksin dengan nilai paling sedikit mencapai 99,99 persen.
Pengawasan ini perlu dilakukan untuk mencegah dampak negatif dari pencemaran udara dan air bagi masyarakat sekitar seperti yang terjadi dalam kasus PLTSa Benowo dan PLTSa Putri Cempo.
Keempat, sosialisasi dan konsultasi publik. Saat ini, berbagai informasi mengenai PSEL yang akan dikerjakan oleh Danantara telah diketahui oleh masyarakat luas. Namun teknologi fasilitas PLTSa masih dianggap mengancam lingkungan bagi masyarakat sekitar.
Padahal kalau di luar negeri itu seperti kalau ada yang di Cina yang Shenzhen Energy itu dia ada kafe-nya, ada running track-nya. Intinya adalah bahwa sebenarnya jika dilakukan secara benar PLTSa tidak menimbulkan dampak negatif bagi sekitarnya baik dari gasnya maupun abunya. Karena sekarang teknologinya itu sudah bisa memfilter gas buang seperti nitrogen oksida, hydrochlorida, sulfur oksida sudah bisa di filter,” bebernya.
Jakarta: Tenggara Strategics merilis naskah kebijakan
Pengolahan Sampah Menjadi Listrik. Dalam naskah tersebut terdapat sejumlah rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dan Danantara sebagai pemegang mandat utama proyek Waste to Energy (WTE) atau pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL).
Senior Researcher Tenggara Strategics, Intan Salsabila Firman menegaskan bahwa
Danantara memegang peranan penting dalam keberlangsungan proyek PSEL. Ada beberapa rekomendasi yang bisa menjadi perhatian Danantara dalam melaksanakan proyek WTE atau PSEL.
Pertama, terkait pemilihan teknologi. Intan mengungkapkan teknologi yang dipilih harus mampu mengolah sampah dengan kapasitas 1.000 ton, ini sebagaimana target pemerintah Prabowo Subianto, yaitu membangun 33 PLTSa di seluruh Indonesia sampai tahun 2029 yang akan memiliki kapasitas pengolahan sampah rata-rata 1.000 ton per hari.
“Sudah jelas pemilihan teknologi harusnya teknologi yang bisa mengolah kapasitas sampah 1.000 ton. Pemilihan ini tidak lepas dari berbagai institusi dari KemenSDM, KemenLH, Danantara, terutama Danantara yang memastikan investasi PSEL,” beber Intan dalam konferensi pers paparan hasil kajian bertajuk "Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik" di Jakarta, Rabu, 21 Januari 2026.
Kedua,
pemilahan sampah di hulu untuk efisiensi PSEL. “Pemilihan sampah di hulu itu perlu dilakukan. Sesimpel kalau kita misalnya nyetir di belakang truk sampah itu kan selalu bau. Kita tidak tahu ada bibit penyakit dan sebagainya. Jadi tetap perlu dilakukan pemilahan sampah.
Pemilahan sampah yang baik dapat membantu menjaga efisiensi termal dan peralatan tidak rusak. Meskipun teknologi PSEL telah dilengkapi dengan alat pengering namun dengan pemilahan sampah yang optimal mampu menurunkan biaya operasional sekaligus mengurangi bau yang mengganggu dari sampah. Pemilahan sampah di hulu juga dapat mengolah sampah organik basah menjadi kompos sehingga dapat mengurangi masalah bau dan potensi penyakit dalam pengangkutan ke lokasi PSEL.
Ketiga, pengawasan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus. “Jadi sebelumnya itu, pengawasan atau pengecekan dari Kementerian itu tiap tiap lima tahun sekali. Nah, di Perpres terbaru ini disebutkan bahwa Badan Usaha PSEL itu harus menyerahkan laporan tahunan,” ucapnya.
Dalam hal ini, pengawasan dan evaluasi oleh Kementerian LH terhadap operasional fasilitas PLTSa perlu dilakukan secara rutin dan terus menerus, disertai dengan penegakkan hukum bagi badan usaha PSEL yang melanggar pasal 345 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa pengolahan secara termal dengan insinerator diwajibkan memiliki standar efisiensi penghancuran dan penghilangan dioksin dengan nilai paling sedikit mencapai 99,99 persen.
Pengawasan ini perlu dilakukan untuk mencegah dampak negatif dari pencemaran udara dan air bagi masyarakat sekitar seperti yang terjadi dalam kasus PLTSa Benowo dan PLTSa Putri Cempo.
Keempat, sosialisasi dan konsultasi publik. Saat ini, berbagai informasi mengenai PSEL yang akan dikerjakan oleh Danantara telah diketahui oleh masyarakat luas. Namun teknologi fasilitas PLTSa masih dianggap mengancam lingkungan bagi masyarakat sekitar.
Padahal kalau di luar negeri itu seperti kalau ada yang di Cina yang Shenzhen Energy itu dia ada kafe-nya, ada running track-nya. Intinya adalah bahwa sebenarnya jika dilakukan secara benar PLTSa tidak menimbulkan dampak negatif bagi sekitarnya baik dari gasnya maupun abunya. Karena sekarang teknologinya itu sudah bisa memfilter gas buang seperti nitrogen oksida, hydrochlorida, sulfur oksida sudah bisa di filter,” bebernya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(RUL)
