Jakarta: Fraksi Partai NasDem di DPR meminta semua stakeholder yang terlibat dalam agenda rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sulawesi Tengah (Sulteng) bersinergi dan mengutamakan pemenuhan hak-hak korban. Terutama bagi korban yang kehilangan rumah.
“Mereka harus diprioritaskan untuk secepatnya difasilitasi hunian tetap dan agenda ekonomi untuk memulihkan mata pencaharian, sesuai dengan masterplan yang telah ditetapkan,” ujar Ketua Fraksi Partai NasDem DPR, Ahmad HM Ali, Senin, 24 Juni 2019.
Menurutnya, realisasi prioritas sangat penting mengingat gempa bumi, tsunami, likuefaksi, dan tanah longsor yang terjadi di lembah Palu telah terjadi sejak 10 bulan lalu. Tepatnya pada 28 September 2018.
"Artinya dua bulan lagi masyarakat sudah mengungsi selama setahun. Maka itu harus ada kemajuan yang berarti. Paling tidak pemenuhan hak-hak korban disegerakan untuk dipenuhi," kata anggota Komisi VII ini.
Ali menekankan rehabilitasi kehidupan manusia, terutama korban yang telah kehilangan tempat tinggal, harus menjadi skala prioritas. Agenda rekonstruksi bisa mengikuti.
"Agenda pemulihan kehidupan sosial korban terdampak yang kehilangan hunian harus menjadi skala prioritas. Infrastruktur dan rekonstruksi lainnya yang bersifat fisik nanti bisa beriringan,” katanya.
Baca juga: Pembangunan Hunian Tetap di Sulteng Rampung 2 Tahun
Ali melihat saat ini terjadi perbedaan tingkat kehidupan yang cukup tajam, terutama antara wilayah perkotaan dengan perdesaan yang menjadi zona terdampak bencana.
“Disparitas kehidupan agak ekstrem karena kehidupan sosial bergerak cepat ke arah konsumsi normal di tengah produksi dan pekerjaan yang belum pulih,” kata dia.
Merujuk laporan Bank Indonesia, kondisi ketenagakerjaan di Sulteng memburuk usai bencana. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2019 mencapai 3,54 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan angka pengangguran tahun lalu yang sebesar 3,19 persen.
“Salah satu penyebabnya adalah karena bencana. Masyarakat kehilangan mata pencahariannya, terutama di sektor pertanian dan perdagangan,” ujarnya.
Jakarta: Fraksi Partai NasDem di DPR meminta semua stakeholder yang terlibat dalam agenda rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sulawesi Tengah (Sulteng) bersinergi dan mengutamakan pemenuhan hak-hak korban. Terutama bagi korban yang kehilangan rumah.
“Mereka harus diprioritaskan untuk secepatnya difasilitasi hunian tetap dan agenda ekonomi untuk memulihkan mata pencaharian, sesuai dengan masterplan yang telah ditetapkan,” ujar Ketua Fraksi Partai NasDem DPR, Ahmad HM Ali, Senin, 24 Juni 2019.
Menurutnya, realisasi prioritas sangat penting mengingat gempa bumi, tsunami, likuefaksi, dan tanah longsor yang terjadi di lembah Palu telah terjadi sejak 10 bulan lalu. Tepatnya pada 28 September 2018.
"Artinya dua bulan lagi masyarakat sudah mengungsi selama setahun. Maka itu harus ada kemajuan yang berarti. Paling tidak pemenuhan hak-hak korban disegerakan untuk dipenuhi," kata anggota Komisi VII ini.
Ali menekankan rehabilitasi kehidupan manusia, terutama korban yang telah kehilangan tempat tinggal, harus menjadi skala prioritas. Agenda rekonstruksi bisa mengikuti.
"Agenda pemulihan kehidupan sosial korban terdampak yang kehilangan hunian harus menjadi skala prioritas. Infrastruktur dan rekonstruksi lainnya yang bersifat fisik nanti bisa beriringan,” katanya.
Baca juga: Pembangunan Hunian Tetap di Sulteng Rampung 2 Tahun
Ali melihat saat ini terjadi perbedaan tingkat kehidupan yang cukup tajam, terutama antara wilayah perkotaan dengan perdesaan yang menjadi zona terdampak bencana.
“Disparitas kehidupan agak ekstrem karena kehidupan sosial bergerak cepat ke arah konsumsi normal di tengah produksi dan pekerjaan yang belum pulih,” kata dia.
Merujuk laporan Bank Indonesia, kondisi ketenagakerjaan di Sulteng memburuk usai bencana. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2019 mencapai 3,54 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan angka pengangguran tahun lalu yang sebesar 3,19 persen.
“Salah satu penyebabnya adalah karena bencana. Masyarakat kehilangan mata pencahariannya, terutama di sektor pertanian dan perdagangan,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
