Jakarta: Demonstrasi bertajuk Aksi Kebangkitan Jilid II Transportasi Online Nasional 217 dilakukan komunitas ojek online (ojol) yang tergabung dalam Garda Indonesia di Jakarta Pusat, Senin, 21 Juli 2025 kemarin.
Namun tuntutan tersebut tak seluruhnya mendapat dukungan dari ojol lain. Salah satunya Koalisi Ojol Nasional (KON) yang dikenal sebagai salah satu wadah pengemudi online dengan jumlah anggota terbanyak tidak turut dalam aksi.
"Beberapa poin tuntutan aksi berbeda dan kami tetap menganggap bahwa tuntutan tersebut hanya mewakili segelintir ojol dan sarat dengan kepentingan pribadi atau golongan atau kelompok tertentu, serta ada indikasi muatan politis," kata Ketua Presidium KON, Andi Kristiyanto, dalam keterangan pers.
Senada Forum Komunitas Driver Online Indonesia yang dipimpin Rahman Thohir menilai tuntutan justru bisa berdampak negatif terhadap ekosistem transportasi online secara keseluruhan.
Dia menyebut potongan komisi 20 persen yang saat ini berlaku sudah diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan (KP) Nomor 1001 Tahun 2022, di mana 15 persen merupakan potongan langsung dan 5 persen merupakan potongan tidak langsung yang ditujukan untuk kesejahteraan mitra pengemudi.
"Dalam KP 1001 tahun 2022 memang diatur potongan 20 persen itu. 15 persen potongan langsung dan 5 persen potongan tidak langsung untuk kesejahteraan mitra. Ada aplikator yang memang menerapkan ini berupa voucer swadaya. Nah kalau ini dihilangkan jadi 10 persen apakah ini ada lagi nanti?" ungkap Rahman.
Ia juga mengimbau para pengemudi untuk lebih fokus mengawasi implementasi dari potongan 5 persen tersebut ketimbang menuntut pemangkasan komisi secara sepihak.
"Kami mengimbau teman-teman lihat yang penerapan 5 persen ini apakah benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan mitra," ujarnya.
Jakarta: Demonstrasi bertajuk Aksi Kebangkitan Jilid II Transportasi Online Nasional 217 dilakukan komunitas
ojek online (ojol) yang tergabung dalam Garda Indonesia di Jakarta Pusat, Senin, 21 Juli 2025 kemarin.
Namun tuntutan tersebut tak seluruhnya mendapat dukungan dari ojol lain. Salah satunya Koalisi Ojol Nasional (KON) yang dikenal sebagai salah satu wadah pengemudi online dengan jumlah anggota terbanyak tidak turut dalam aksi.
"Beberapa poin tuntutan aksi berbeda dan kami tetap menganggap bahwa tuntutan tersebut hanya mewakili segelintir ojol dan sarat dengan kepentingan pribadi atau golongan atau kelompok tertentu, serta ada indikasi muatan politis," kata Ketua Presidium KON, Andi Kristiyanto, dalam keterangan pers.
Senada Forum Komunitas Driver Online Indonesia yang dipimpin Rahman Thohir menilai tuntutan justru bisa berdampak negatif terhadap ekosistem transportasi online secara keseluruhan.
Dia menyebut potongan komisi 20 persen yang saat ini berlaku sudah diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan (KP) Nomor 1001 Tahun 2022, di mana 15 persen merupakan potongan langsung dan 5 persen merupakan potongan tidak langsung yang ditujukan untuk kesejahteraan mitra pengemudi.
"Dalam KP 1001 tahun 2022 memang diatur potongan 20 persen itu. 15 persen potongan langsung dan 5 persen potongan tidak langsung untuk kesejahteraan mitra. Ada aplikator yang memang menerapkan ini berupa voucer swadaya. Nah kalau ini dihilangkan jadi 10 persen apakah ini ada lagi nanti?" ungkap Rahman.
Ia juga mengimbau para pengemudi untuk lebih fokus mengawasi implementasi dari potongan 5 persen tersebut ketimbang menuntut pemangkasan komisi secara sepihak.
"Kami mengimbau teman-teman lihat yang penerapan 5 persen ini apakah benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan mitra," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(PRI)
