Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan para pembantunya untuk serius dan fokus menjalankan program penurunan stunting atau gizi buruk. Agenda tersebut harus tepat sasaran dan bukan sekadar seremonial belaka, seperti pemberian makanan tambahan (PTM) dan gizi yang selalu dilakukan tiap akhir tahun.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan selama ini program penanganan stunting berjalan tidak efektif. Sebab, program tersebut dilakukan parsial oleh banyak kementerian/lembaga.
"Mereka punya program masing-masing. Akhirnya itu tidak efektif dan hanya menghabiskan anggaran saja," ujar Moeldoko dilansir dari Media Indonesia, Jakarta, Selasa, 11 Januari 2022.
Moeldoko mengatakan percepatan penurunan stunting akan dilakukan terpadu di bawah tanggung jawab Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan anggaran Rp50 Trilun.
“Langkah ini diambil karena sebelumnya percepatan penurunan stunting melibatkan 19 kementerian/lembaga. Ini yang dinilai Bapak Presiden tidak efektif sehingga ke depan lebih disederhanakan,” tutur Moeldoko.
Baca: Jokowi Tegaskan Pandemi Tidak Boleh Menyurutkan Kinerja
Percepatan penurunan stunting harus memanfaatkan program Satu Data Indonesia. Tujuannya, agar intervensi pada daerah-daerah yang memiliki prevalensi stunting tinggi bisa tepat sasaran.
Jika semua langkah tersebut dilakukan secara optimal, ia optimistis target penurunan stunting dari 24,4 persen di 2021 menjadi 14 persen pada 2024 dapat tercapai. Moeldoko juga menyampaikan beberapa rekomendasi untuk penurunan stunting secara nasional.
Salah satunya adalah perlunya dukungan pemerintah pusat berupa pendampingan teknis, barang, dan dana. Setidaknya untuk tiga provinsi dengan stunting tertinggi yakni Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesu BarAT, dan Aceh.
“KSP juga meminta Bapak Presiden memimpin Gerakan Nasional Posyandu Aktif sebagai garda terdepan cegah stunting,” ungkap mantan Panglima TNI.
Jakarta: Presiden Joko Widodo
(Jokowi) menginstruksikan para pembantunya untuk serius dan fokus menjalankan program penurunan
stunting atau
gizi buruk. Agenda tersebut harus tepat sasaran dan bukan sekadar seremonial belaka, seperti pemberian makanan tambahan (PTM) dan gizi yang selalu dilakukan tiap akhir tahun.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan selama ini program penanganan stunting berjalan tidak efektif. Sebab, program tersebut dilakukan parsial oleh banyak kementerian/lembaga.
"Mereka punya program masing-masing. Akhirnya itu tidak efektif dan hanya menghabiskan anggaran saja," ujar Moeldoko dilansir dari
Media Indonesia, Jakarta, Selasa, 11 Januari 2022.
Moeldoko mengatakan percepatan penurunan stunting akan dilakukan terpadu di bawah tanggung jawab Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
(BKKBN) dengan anggaran Rp50 Trilun.
“Langkah ini diambil karena sebelumnya percepatan penurunan stunting melibatkan 19 kementerian/lembaga. Ini yang dinilai Bapak Presiden tidak efektif sehingga ke depan lebih disederhanakan,” tutur Moeldoko.
Baca:
Jokowi Tegaskan Pandemi Tidak Boleh Menyurutkan Kinerja
Percepatan penurunan stunting harus memanfaatkan program Satu Data Indonesia. Tujuannya, agar intervensi pada daerah-daerah yang memiliki prevalensi stunting tinggi bisa tepat sasaran.
Jika semua langkah tersebut dilakukan secara optimal, ia optimistis target penurunan stunting dari 24,4 persen di 2021 menjadi 14 persen pada 2024 dapat tercapai. Moeldoko juga menyampaikan beberapa rekomendasi untuk penurunan stunting secara nasional.
Salah satunya adalah perlunya dukungan pemerintah pusat berupa pendampingan teknis, barang, dan dana. Setidaknya untuk tiga provinsi dengan stunting tertinggi yakni Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesu BarAT, dan Aceh.
“KSP juga meminta Bapak Presiden memimpin Gerakan Nasional Posyandu Aktif sebagai garda terdepan cegah stunting,” ungkap mantan Panglima TNI.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NUR)
