Pers Diminta Meningkatkan Peran Edukasi Publik Selama Pandemi

Jakarta: Ketua AJI Pusat, Abdul Manan, meminta pers meningkatkan perannya dalam mengedukasi publik dan fungsi kontrol sosial selama pandemi covid-19. Pers dapat memberikan informasi terakhir mengenai pandemi, seperti jumlah korban yang terus bertambah, kapasitas rumah sakit yang menipis, dan perilaku masyarakat dalam banyak kasus tidak mematuhi peraturan kesehatan. "Nah informasi seperti ini adalah bagian dari cara pers mengedukasi publik. Misalnya pemberitaan rumah sakit yang yang penuh tujuannya adalah agar semua orang lebih hati-hati mengikuti protokol kesehatan, dan tidak menjadi korban berikutnya dan menambah beban baru bagi tenaga kesehatan yang sudah semakin sulit itu," ujar Manan kepada Media Indonesia, Minggu, 31 Januari 2021. Manan menjelaskan peran kontrol sosial yang utama adalah bagaimana memastikan pemerintah mengambil kebijakan sesuai dengan tantangan masyarakat di masa pandemi. Pemerintah harus mengambil kebijakan yang berbasis science bukan politik. Misalnya kebijakan memperketat wilayah. Kebijakan itu harus benar-benar berdasarkan pertimbangan science bukan yang lain.  "Jadi jika kita serius mengkhawatirkan varian baru dari covid-19, maka yang bisa dilakukan adalah melakukan pengetatan terhadap kedatangan dari luar negeri," kata dia. Pers juga perlu mengkritisi kebijakan pemerintah terkait pembatasan sosial berskala besar (PSBB) agar sesuai pertimbangan science. Sehingga, kebijakan itu bisa mengurangi beban tenaga kesehatan dalam menangani pasien covid-19.   Fungsi lainnya dari kontrol sosial adalah bagaimana memastikan kebijakan pemerintah itu akuntabel. Apalagi, kebijakan pengadaan program bantuan sangat rawan di masa pandemi covid-19, sehingga harus benar-benar transparan dan tidak dikorupsi. "Saya kira ini peran yang sangat penting bagaimana memastikan transparansi dan akuntabilitas benar-benar dilaksanakan karena kita harus belajar dari kasus bantuan sosial yang menyeret Mensos Juliari Batubara, menunjukkan fungsi pengawasan termasuk dari pers jadi makin diperlukan supaya meminimalisir para pejabat untuk berbuat korup di masa sulit sekarang ini," papar dia. Baca: Para Pahlawan dalam Perang Melawan Covid-19 Menurut dia, pers seharusnya lebih kuat dalam pengawasan. Sebab jika ditemukan kasus korupsi seperti bansos sangat merugikan publik. Apalagi, masyarakat sangat berharap bantuan yang lebih besar dari pemerintah. Manan pun merespons upaya pers menjawab tantangan adanya hoaks dan keberadaan media sosial sebagai arus informasi di masyarakat. Manan menilai pers seharusnya kembali kepada basic value, yaitu berusaha menemukan kebenaran dengan cara memverifikasi setiap informasi dari wartawan dan media, terutama yang berpengaruh pada kepentingan publik. "Dengan tuntunan seperti itu, pers jangan juga tergoda misalnya memublikasikan informasi yang mungkin belum diverifikasi atau tidak jelas sumbernya," ujar dia. Manan mengatakan pers harus membangun kepercayaan kepada publik bahwa pers medium yang lebih layak dipercaya daripada wadah lain, seperti media sosial. Sehingga, tidak ada alasan bagi media massa untuk mementingkan klik bait atau page view. "Jangan bermain-main dengan itu, karena ada media berselancar di gelombang itu padahal sudah tahu informasi itu bohong tapi tetap dimuat dengan alasan 'ini kebohongan'. Karena memang memuat informasi yang bohong atau fantastis membuat rasa orang ingin tahu, tetapi itu sama juga menyebar kebohongan," terang dia. Dia berharap cara-cara seperti itu dihindari dan pers dalam situasi toxic seperti sekarang ini benar-benar harus menjadi pembersih terhadap informasi yang berkembang di masyarakat. Dengan begitu, media massa tetap menjadi rujukan informasi yang benar di masyarakat. "Kita tidak bisa mencegah orang mengakses media sosial, tempat di mana semua informasi termasuk infomasi sampah beredar. Tetapi yang bisa dilakukan pers adalah bagaimana membangun kalau informasi itu bohong tersebar maka membantu melakukan verifikasi dan bukan malah ikut menyebarkan," ujar dia.