Jakarta: Sebanyak 53 ribu desa berada di daerah rawan bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah membentuk Desa Tangguh Bencana.
“Cukup mengagetkan karena dari hampir 75 ribu di Indonesia saat ini, 53 ribu desa atau kelurahan berada di daerah rawan bencana,” kata Deputi Bidang Pencegahan BNPB Lilik Kurniawan dalam diskusi virtual, Rabu, 14 April 2021.
Lilik menjelaskan 5.744 desa berada di wilayah rawan tsunami dan 34.716 desa berada di wilayah rawan longsor. Fakta itu membuat BNPB mengeluarkan Peraturan Kepala (Perka BNPB) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.
“Desa Tangguh Bencana memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi bencana,” papar dia.
Baca: BNPB Gabungkan Pengurangan Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim
Lilik menyebut setiap desa/kelurahan memiliki satu rapor ketangguhan dengan penilaian ketangguhan desa. Rapor itu harus memenuhi lima komponen, yakni kualitas dan akses layanan dasar, dasar sistem penanggulangan bencana, pengelolaan risiko bencana, kesiapsiagaan darurat, dan kesiapsiagaan pemulihan.
“Data ini terintegrasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT),” ujar Lilik.
Jakarta: Sebanyak 53 ribu desa berada di daerah rawan
bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (
BNPB) telah membentuk Desa Tangguh Bencana.
“Cukup mengagetkan karena dari hampir 75 ribu di Indonesia saat ini, 53 ribu desa atau kelurahan berada di daerah rawan bencana,” kata Deputi Bidang Pencegahan BNPB Lilik Kurniawan dalam diskusi virtual, Rabu, 14 April 2021.
Lilik menjelaskan 5.744 desa berada di wilayah rawan tsunami dan 34.716 desa berada di wilayah rawan longsor. Fakta itu membuat BNPB mengeluarkan Peraturan Kepala (Perka BNPB) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.
“Desa Tangguh Bencana memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi bencana,” papar dia.
Baca: BNPB Gabungkan Pengurangan Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim
Lilik menyebut setiap desa/kelurahan memiliki satu rapor ketangguhan dengan penilaian ketangguhan desa. Rapor itu harus memenuhi lima komponen, yakni kualitas dan akses layanan dasar, dasar sistem penanggulangan bencana, pengelolaan risiko bencana, kesiapsiagaan darurat, dan kesiapsiagaan pemulihan.
“Data ini terintegrasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT),” ujar Lilik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
