Jakarta: Pemerintah Tiongkok dikabarkan melarang masyarakat muslim Uighur untuk menjalankan ibadah. Pemerintah telah mengambil tindakan, untuk memastikan kabar kekerasan yang menimpa masyarakat muslim Uighur.
Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia sudah dipanggil pada 17 Desember 2018. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah menyampaikan keprihatinan pemerintah, jika hal itu benar terjadi.
"Kemudian juga telah memerintahkan dubes kita di Beijing untuk melihat keadaan sebenarnya di Xinjiang itu," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut Pemerintah Indonesia di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis, 20 Desember 2018.
Kalla berharap duta besar Indonesia segera memberikan laporan kepada pemerintah. Karena, kabar kekerasan dan pelanggaran HAM ini masih simpang siur.
Indonesia, kata Kalla, mendukung penegakan hak asasi manusia di kancah internasional. Pemerintah Tiongkok seharusnya tak boleh melanggar kebebasan masyarakat dalam beribadah.
"Tapi semuanya menunggu laporan dari kedubes kita dan juga follow up dari pemanggilan dubes Tiongkok oleh menlu pada tiga hari lalu," ucap dia.
Baca: MUI Dorong Penegakan HAM Muslim Uighur
Indonesia terkenal aktif membantu masyarakat muslim yang kesulitan di daerah lain. Terakhir, Indonesia mendirikan rumah sakit untuk masyarakat Rohingya di Myanmar.
Namun, Kalla belum memastikan bantuan apa yang bakal diberikan Indonesia. Indonesia ingin memastikan terlebih dulu peristiwa di Xinjiang, Tiongkok.
"Jadi kita akan melihat dulu, karena itu berbeda, kasus di Myanmar Rohingya itu berbeda. Tapi pemerintah sangat prihatin, concern akan hal itu dan sudah dinyatakan kepada Pemerintah Tiongkok," pungkas Kalla.
Jakarta: Pemerintah Tiongkok dikabarkan melarang masyarakat muslim Uighur untuk menjalankan ibadah. Pemerintah telah mengambil tindakan, untuk memastikan kabar kekerasan yang menimpa masyarakat muslim Uighur.
Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia sudah dipanggil pada 17 Desember 2018. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah menyampaikan keprihatinan pemerintah, jika hal itu benar terjadi.
"Kemudian juga telah memerintahkan dubes kita di Beijing untuk melihat keadaan sebenarnya di Xinjiang itu," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut Pemerintah Indonesia di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis, 20 Desember 2018.
Kalla berharap duta besar Indonesia segera memberikan laporan kepada pemerintah. Karena, kabar kekerasan dan pelanggaran HAM ini masih simpang siur.
Indonesia, kata Kalla, mendukung penegakan hak asasi manusia di kancah internasional. Pemerintah Tiongkok seharusnya tak boleh melanggar kebebasan masyarakat dalam beribadah.
"Tapi semuanya menunggu laporan dari kedubes kita dan juga follow up dari pemanggilan dubes Tiongkok oleh menlu pada tiga hari lalu," ucap dia.
Baca: MUI Dorong Penegakan HAM Muslim Uighur
Indonesia terkenal aktif membantu masyarakat muslim yang kesulitan di daerah lain. Terakhir, Indonesia mendirikan rumah sakit untuk masyarakat Rohingya di Myanmar.
Namun, Kalla belum memastikan bantuan apa yang bakal diberikan Indonesia. Indonesia ingin memastikan terlebih dulu peristiwa di Xinjiang, Tiongkok.
"Jadi kita akan melihat dulu, karena itu berbeda, kasus di Myanmar Rohingya itu berbeda. Tapi pemerintah sangat prihatin, concern akan hal itu dan sudah dinyatakan kepada Pemerintah Tiongkok," pungkas Kalla.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
