Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh/MI/Rommy Pujianto
Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh/MI/Rommy Pujianto

Dukcapil Terapkan Tarif Pemanfaatan Data Adminduk, Termasuk NIK

Indriyani Astuti • 14 April 2022 10:53
Jakarta: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri telah menyusun rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) layanan pemanfaatan data administrasi kependudukan (adminduk). Nantinya instansi yang menggunakan informasi data adminduk perlu membayar saat mengakses dari peladen (server).
 
"Saat ini sudah memasuki tahap paraf koordinasi antar kementerian dan lembaga," ujar Direktur Jenderal Dukcapil Zudan Arif Fakhrulloh melalui keterangan tertulis, Kamis, 14 April 2022.
 
Zudan mengatakan akses berbayar itu untuk membantu Ditjen Dukcapil memelihara dan mengembangkan sistem dalam jangka panjang, serta pembelian peladen baru. Dia pun berharap instansi yang memanfaatkan data adminduk memahami kebutuhan tersebut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selama delapan tahun, kata Zudan, Dukcapil sudah menggratiskan akses tersebut. Biaya itu ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
 
"Saatnya semua lembaga yang memungut keuntungan (dari data administrasi kependudukan) untuk berbagi beban dengan Dukcapil. Selama ini bebannya ada di pundak kami semuanya," terang Zudan.
 
Pelayanan adminduk di Ditjen Dukcapil Kemendagri difasilitasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat. Pelayanan adminduk menghasilkan data 24 dokumen penduduk dan database kependudukan.
 
Sistem itu, ujar Zudan, dikelola Ditjen Dukcapil dan dimanfaatkan 4.962 lembaga pengguna yang telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Dukcapil. "Semua ini memerlukan dukungan perangkat keras yang terdiri dari server, storage, dan perangkat pendukung yang memadai," kata Zudan.
 
Baca: Cegah Hilangnya Data 200 Juta Peduduk, Kemendagri Butuh Peremajaan Server
 
Dia memastikan besaran tarif yang harus dibayarkan instansi pengguna data adminduk akan dibuat semurah mungkin. Ada banyak skema akses, seperti nomor induk kependudukan (NIK), foto wajah, pemadanan data, dan lain-lain.
 
Skema tarif itu, kata dia, sudah disosialisasikan kepada instansi pengguna. Dia mencontohkan akses satu NIK dikenakan tarif Rp1.000. Zudan mengatakan RPP itu hanya tinggal menunggu ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.
 
"Menunggu ditandatangani Bapak Presiden," ucap dia.
 
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II Luqman Hakim mengatakan 200 juta data kependudukan di Kemendagri terancam hilang. Penyebabnya, perangkat keras ratusan peladen yang dikelola data center Dukcapil sudah berusia terlalu tua.
 
Zudan membenarkan perangkat keras tersebut rerata usianya sudah melebihi 10 tahun. Selain itu, sudah habis masa garansi dan ada perangkatan yang sudah tidak diproduksi lagi.
 
"Memang sudah saatnya server-server ini diremajakan agar pelayanan publik menjadi lebih baik dan menjaga pemilu presiden dan pilkada serentak 2024 agar bisa berjalan baik dari sisi penyedian daftar pemilih," ujar dia.
 
Dia mengungkapkan belum tersedia anggaran untuk melakukan peremajaan dan penambahan perangkat. Namun, dia memastikan sebanyak 273 juta data penduduk terjaga baik dan aman karena ruang penyimpanannya relatif baru.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif