Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

KPAI Awasi Rencana Pembukaan Sekolah di Zona Hijau dan Merah Covid-19

Nasional Virus Korona sekolah Pembelajaran Daring Pendidikan Jarak Jauh Berita Kemendikbud Konvergensi MGN
Siti Yona Hukmana • 16 November 2020 08:56
Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan surat keputusan bersama (SKB) empat menteri terkait perizinan pembukaan sekolah di zona hijau. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) siap mengawasi pelaksanaan sekolah tatap muka daerah tersebut.
 
"Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memprogramkan serangkaian pengawasan di sejumlah daerah atas impelementasi SKB empat menteri itu," kata Komisioner KPAI bidang Pendidikan, Retno Listyarti, kepada Medcom.id, Senin, 16 November 2020.
 
Retno mengatakan KPAI telah melakukan pengawasan sejak Juni 2020, sebelum penerbitan SKB empat menteri tersebut. Saat itu, KPAI mengawasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) ke sejumlah sekolah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Sekaligus tim KPAI juga melakukan pengawasan infrastruktur kesiapan sekolah dalam adaptasi kebiasaan baru (AKB) di sekolah. Pada Agustus sampai November 2020 terus dilakukan pengawasan persiapan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah," kata Retno.
 
KPAI mengawasi dan meninjau delapan provinsi di Indonesia, yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Banten, DKI Jakarta, Bengkulu, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Adapun kota/kabupatennya meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Bandung.
 
Baca: Kemendikbud Diminta Sosialisasikan Surat Edaran Soal Belajar dari Rumah
 
Lalu, Kota Subang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Solo, Kota Magelang, Kabupaten Tegal, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kabupaten Madiun, Kota Pontianak, Kota Palembang, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Bima, dan Kota Bima.
 
"Untuk Kabupaten Madiun, Jawa Timur, KPAI akan melakukan pengawasan langsung pada 18 sampai 20 November 2020," ujar Retno.
 
Kemudian, ada pula provinsi yang diawasi oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), yaitu Kalimantan Barat dan Sumatra Selatan. KPAI juga melibatkan pemantauan dari jaringan guru Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI).
 
Retno telah mendatangi langsung 29 sekolah dari total 46 sekolah jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) sampai sekolah menengah atas (SMA) atau sekolah menengah kejuruan (SMK). Kemudian, dari 46 sekolah yang didatangi KPAI, sebagian besar diketahui belum siap melakukan pembelajaran tatap muka.
 
Sekolah yang siap melakukan pembelajaran tatap muka, yaitu SMKN 11 Kota Bandung dan SMPN 4 Kota Solo. Sedangkan sekolah yang siap, tetapi masih memerlukan protokol atau standar operasional prosedur (SOP) AKB adalah SMKN 1 Manonjaya kabupaten Tasikmalaya, SMKN 63 Jakarta Selatan, SMPN 1 Kota Magelang, SMPN 7 Kota Bogor, dan SDN Pekayon Jaya 06 Kota Bekasi.
 
 

Menurut dia, SMKN 11 Kota Bandung memiliki nilai kesiapan tertinggi. Kesiapan sekolah itu terjadi karena adanya peran kepala sekolah dan dukungan pendanaan dari komite sekolah.
 
"Sekolah ini tidak hanya siap secara infrastruktur, namun juga siap dengan protokol kesehatan yang lengkap, sudah disosialisasi dan diuji coba PTM dengan sepertiga siswa.  Bahkan belakangan KPAI mendapatkan informasi bahwa sekolah sudah membuat video sosialisasi protokol AKB di sekolah," kata Retno.
 
Baca: Rekomendasi KPAI Buat Pembelajaran Tatap Muka di Tengah Pandemi Covid-19
 
Sementara itu, dia menyebut SMPN 4 Kota Solo secara infrastruktur sangat siap, hanya 15 protokol kesehatan yang sudah dibuat perlu disempurnakan. Namun, tim gugus tugas covid-19 sekolah tersebut dinilai sangat kooperatif dan langsung menunjukkan keseriusan untuk memperbaiki.
 
Bahkan, kata dia, tata letak ruang guru yang kurang mendukung jaga jarak segera diubah sore harinya setelah KPAI melakukan pengawasan dan memberikan masukan. KPAI menilai Kepala Sekolah SMPN 4 Kota Solo memiliki semangat dan keberanian mencoba PTM.
 
"Dukungan pemerintah Kota Solo juga sangat membantu persiapan buka sekolah. Pemerintah Kota Solo membiayakan seluruh biaya rapid test untuk seluruh guru dan 119 siswa yang mendapatkan persetujuan orang tua untuk mengikuti PTM," ucap dia.
 
Retno mengatakan hasil pengawasan itu akan dipaparkan dalam kegiatan rapat koordinasi nasional (rakornas) yang diselenggarakan KPAI pada 30 November 2020. Rakornas dilakukan melalui offline di Hotel Red Top Pecenongan dengan 40 peserta dan online melalui aplikasi Zoom yang akan melibatkan 500 peserta.
 
Peserta itu terdiri dari masing-masing kepala sekolah yang sekolahnya telah dipantau organisasi profesi guru. Serta seluruh kepala dinas pendidikan di kabupaten/kota dan provinsi.
 
(JMS)
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif