Gubernur Lemhannas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo (tengah). Foto: Pius Erlangga/MI
Gubernur Lemhannas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo (tengah). Foto: Pius Erlangga/MI

Komunikasi Jadi Solusi Polemik Larangan Cadar

Nasional syariat islam Tangkal Radikalisme
Yurike Budiman • 06 November 2019 09:06
Jakarta: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Agus Widjojo mengakui setiap kebijakan publik tak pernah lepas dari kritik, termasuk soal larangan penggunaan cadar dan celana cingkrang di lingkungan instansi pemerintahan. Masalah itu bisa selesai bila ada komunikasi.
 
"Kebijakan apa pun kalau misalnya terlalu tinggi atau rendah, terlalu kiri atau kanan, setelah mendapatkan masukan-masukan dari institusi yang berwenang, dia akan bergerak ke tengah. Sebagai sebuah kebijakan publik yang bisa kita sepakati semua," kata Agus di Kantor Lemhannas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa, 5 November 2019.
 
Agus sempat menyinggung soal radikalisme saat bertemu dengan pimpinan redaksi media nasional. Menurut dia, penggunaan cadar tak bisa hanya dilihat dari sisi radikalisme. Sebab, setiap sisi memiliki maksud dan tujuan yang berbeda.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Dari sisi lain mungkin (bisa disebut berkaitan dengan radikalisme tapi) dari isi ajaran Alquran bisa dipandang dari sisi yang berbeda. Tentunya kita ada titik temu untuk mencari kesepakatan bersama," ujar dia.
 
Agus yakin masalah ini bisa selesai bila ada ruang komunikasi dengan masyarakat. Sebab, komunikasi bisa mengakomodasi kepentingan semua pihak.
 
Menteri Agama Fachrul Razi berencana melarang penggunaan cadar atau niqab dan celana cingkrang di lingkungan instansi pemerintahan. Langkah itu diambil demi alasan keamanan usai insiden penusukan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto.
 
"Memang nantinya bisa saja ada langkah-langkah lebih jauh, tapi kita tidak melarang niqab, tapi melarang masuk instansi-instansi pemerintah, demi alasan keamanan," kata Fachrul saat Lokakarya 'Peningkatan Peran dan Fungsi Imam Tetap Masjid' di Hotel Best Western, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019.
 
Fachrul menekankan penggunaan cadar tak ada hubungannya dengan keimanan. "Kita ingin memberikan kejelasan itu bukan ukuran tingginya iman dan takwa seseorang," tutur dia.
 
Kementerian Dalam Negeri sudah menerapkan aturan berpakaian ASN dalam lingkungan kerjanya yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif