Jakarta: Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Ditjen PFM) menggelar rapat koordinasi (Rakor) Pelaporan Pusat dan Daerah 2019. Tujuannya untuk meningkatkan capaian kinerja program PFM.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Sosial (Kemensos) Hartono Laras menyampaikan, pelaporan capaian kinerja telah menerapkan teknologi. Menurutnya, hal itu sangat membantu satuan kerja (Satker) untuk menyampaikan proses implementasi program.
"Hal ini sesuai dengan arahan Presiden untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas," kata Hartono dalam keterangan tertulis, Kamis, 5 September 2019.
(Sekjen Kemensos Hartono Laras. Foto: Dok.)
Hartono mengungkapkan, meski sudah menerapkan teknologi, butuh komitmen penuh dari Satker dalam menyampaikan laporan hasil kinerja.
"Tanpa adanya komitmen dan konsistensi tersebut, tentunya sistem aplikasi sebagus apapun yang dibangun tidak akan ada gunanya," ungkap dia.
Selain itu, komitmen dalam penyampaian laporan capaian kinerja perlu dilakukan untuk melihat implementasi program yang dijalankan. "Saat ini sudah menginjak triwulan III sehingga penting untuk melihat capaian kinerja dan target sehingga dapat dipastikan target yang ditetapkan di awal dapat tercapai," ujar dia.
(Sekretaris Ditjen Penanganan Fakir Miskin Nurul Farijati. Foto: Dok.)
Sementara itu, Sekretaris Ditjen Penanganan Fakir Miskin Nurul Farijati menyampaikan, tujuan dari rakor untuk memastikan pelaporan pusat dan daerah berjalan lancar. Menurutnya, masih ditemukan berbagai permasalahan umum dalam pelaporan.
"Seperti perlu ditingkatkan kembali koordinasi dan komunikasi antara Pusat dan Daerah, juga masih belum optimalnya keseragaman pemahaman dalam input aplikasi Pelaporan," kata Nurul.
Nurul menyampaikan, adapun peserta Rakor kali ini diikuti oleh 178 peserta, baik itu dari pusat maupun daerah.
"Peserta Daerah terdiri dari 136 orang, berasal dari 34 provinsi seluruh Indonesia. Dengan 4 orang perwakilan dari masing-masing provinsi," ucapnya.
(Foto: Dok.)
Dia berharap, Rakor Pelaporan Pusat dan Daerah 2019 berjalan lancar. Sehingga koordinasi antara pusat dan daerah, terutama koordinasi yang lebih berkualitas.
Terkait Rencana Kerja Pemerintah tahun 2019, Ditjen Penanganan Fakir Miskin mendukung Prioritas Nasional 1 yaitu Pembangunan Manusia
melalui Pengurangan Kemiskinan serta Peningkatan Pelayanan Dasar, yaitu pada Program Prioritas 1 mengenai Percepatan Pengurangan Kemiskinan melalui Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai serta KUBE/UEP; serta Program Prioritas 4 yaitu Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman yang Layak melalui Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
Jakarta: Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Ditjen PFM) menggelar rapat koordinasi (Rakor) Pelaporan Pusat dan Daerah 2019. Tujuannya untuk meningkatkan capaian kinerja program PFM.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Sosial (Kemensos) Hartono Laras menyampaikan, pelaporan capaian kinerja telah menerapkan teknologi. Menurutnya, hal itu sangat membantu satuan kerja (Satker) untuk menyampaikan proses implementasi program.
"Hal ini sesuai dengan arahan Presiden untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas," kata Hartono dalam keterangan tertulis, Kamis, 5 September 2019.
(Sekjen Kemensos Hartono Laras. Foto: Dok.)
Hartono mengungkapkan, meski sudah menerapkan teknologi, butuh komitmen penuh dari Satker dalam menyampaikan laporan hasil kinerja.
"Tanpa adanya komitmen dan konsistensi tersebut, tentunya sistem aplikasi sebagus apapun yang dibangun tidak akan ada gunanya," ungkap dia.
Selain itu, komitmen dalam penyampaian laporan capaian kinerja perlu dilakukan untuk melihat implementasi program yang dijalankan. "Saat ini sudah menginjak triwulan III sehingga penting untuk melihat capaian kinerja dan target sehingga dapat dipastikan target yang ditetapkan di awal dapat tercapai," ujar dia.
(Sekretaris Ditjen Penanganan Fakir Miskin Nurul Farijati. Foto: Dok.)
Sementara itu, Sekretaris Ditjen Penanganan Fakir Miskin Nurul Farijati menyampaikan, tujuan dari rakor untuk memastikan pelaporan pusat dan daerah berjalan lancar. Menurutnya, masih ditemukan berbagai permasalahan umum dalam pelaporan.
"Seperti perlu ditingkatkan kembali koordinasi dan komunikasi antara Pusat dan Daerah, juga masih belum optimalnya keseragaman pemahaman dalam input aplikasi Pelaporan," kata Nurul.
Nurul menyampaikan, adapun peserta Rakor kali ini diikuti oleh 178 peserta, baik itu dari pusat maupun daerah.
"Peserta Daerah terdiri dari 136 orang, berasal dari 34 provinsi seluruh Indonesia. Dengan 4 orang perwakilan dari masing-masing provinsi," ucapnya.
(Foto: Dok.)
Dia berharap, Rakor Pelaporan Pusat dan Daerah 2019 berjalan lancar. Sehingga koordinasi antara pusat dan daerah, terutama koordinasi yang lebih berkualitas.
Terkait Rencana Kerja Pemerintah tahun 2019, Ditjen Penanganan Fakir Miskin mendukung Prioritas Nasional 1 yaitu Pembangunan Manusia
melalui Pengurangan Kemiskinan serta Peningkatan Pelayanan Dasar, yaitu pada Program Prioritas 1 mengenai Percepatan Pengurangan Kemiskinan melalui Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai serta KUBE/UEP; serta Program Prioritas 4 yaitu Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman yang Layak melalui Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ROS)
