Jakarta: Anggota Komisi I DPR RI Sukamta, mengusulkan agar pemerintah segera membentuk satuan tugas (satgas) untuk menanggani masalah peretasan data. Hal itu menyusul adanya kasus peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) dengan virus ransomware.
"Saya usul satu aja pak. Supaya dibentuk satgas nasional, unsurnya jangan Kominfo dan BSSN saja. Tapi ada profesional, akademisi, orang yang ahli siber sekurity, yang juga ahli untuk membenahi tata kelola dan infrastruktur pdn-nya," kata Sukamta dalam rapat Komisi I bersama Menkominfo Budi Arie dan Kepala BSSN Hinsa Siburian di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2024.
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan, apabila pemerintah tak segera membuat satgas, pihaknya akan membuat panitia khusus (pansus). Sebab, penyerangan PDNS ini merupakan persoalan serius.
"Karena ini persoalan yang sangat sangat sangat serius sekali, soal keamanan nasional. Kalau negara kita tidak merasa perlu membentuk satgas dan tidak merasa bersalah, negara ini, atas kehilangan data ini, berarti ada yang sakit dengan penyelenggara negara," jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, mungkin sebagian data masyarakat sudah aman lantaran sudah terdigitalisasi. Namun, data-data sebelumnya menjadi kekhawatiran.
"Jadi, ini masa yang paling aman sebetulnya. Nah cuma masalahnya saya kira dari seluruh ini, positifnya itu sayangnya data-data vital yang biasanya disimpan dalam plan teks sekarang dienkripsi," bebernya.
Jakarta: Anggota
Komisi I DPR RI Sukamta, mengusulkan agar pemerintah segera membentuk satuan tugas (satgas) untuk menanggani masalah
peretasan data. Hal itu menyusul adanya kasus peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) dengan virus
ransomware.
"Saya usul satu aja pak. Supaya dibentuk satgas nasional, unsurnya jangan Kominfo dan BSSN saja. Tapi ada profesional, akademisi, orang yang ahli siber sekurity, yang juga ahli untuk membenahi tata kelola dan infrastruktur pdn-nya," kata Sukamta dalam rapat Komisi I bersama Menkominfo Budi Arie dan Kepala BSSN Hinsa Siburian di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2024.
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan, apabila pemerintah tak segera membuat satgas, pihaknya akan membuat panitia khusus (pansus). Sebab, penyerangan
PDNS ini merupakan persoalan serius.
"Karena ini persoalan yang sangat sangat sangat serius sekali, soal keamanan nasional. Kalau negara kita tidak merasa perlu membentuk satgas dan tidak merasa bersalah, negara ini, atas kehilangan data ini, berarti ada yang sakit dengan penyelenggara negara," jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, mungkin sebagian data masyarakat sudah aman lantaran sudah terdigitalisasi. Namun, data-data sebelumnya menjadi kekhawatiran.
"Jadi, ini masa yang paling aman sebetulnya. Nah cuma masalahnya saya kira dari seluruh ini, positifnya itu sayangnya data-data vital yang biasanya disimpan dalam
plan teks sekarang dienkripsi," bebernya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ABK)