Tak Ada Pencadangan Data di PDNS, Komisi I: Itu Bodoh

Jakarta: Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid tak sependapat dengan alasan Ketua Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian dalam persoalan tidak adanya pencandangan data di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Hinsa menilai karena adanya salah tata kelola. "Kalau gak ada back up itu bukan tata kelola, itu kebodohan saja sih pak," ujar Meutya dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2024. Politikus Partai Golkar ini menjelaskan PDNS berisikan data sejumlah kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. Namun, hanya dua persen di PDNS Surabaya yang tercadangkan di PDNS Batam. "Intinya jangan bilang tata kelola, ini masalah kebodohan, punya data nasional tidak ada satu pun back up," tegasnya.   Hinsa hanya terdiam setelah mendapat kritikan tersebut. Ia langsung melanjutkan paparan mengenai tidak adanya data yang bocor akibat serangan ransomwere terhadap PDNS. Sebelumnya, Hinsa menyebut hanya ada dua persen data di PDNS Surabaya yang dapat dicandangkan di PDNS Batam. Padahal, seharusnya data yang ada di Surbaya dapat langsung dicadangkan di PDNS Batam. "Artinya data yang ada di Surabaya, seharusnya itu harus ada persis seperti itu juga di Batam," terang Hinsa.