Jakarta: Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebut mobilitas publik baru berkurang 30 persen selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Rasio ini belum sesuai target.
"PPKM dianggap berhasil bila penekanan mobilitas di atas 50 persen," kata Moeldoko dalam keterangan video, Jumat, 9 Juli 2021.
Moeldoko menyebut esensi PPKM darurat ialah menekan pergerakan masyarakat. Pasalnya, varian covid-19 delta yang lebih berbahaya dan cepat menular telah terdeteksi di Indonesia.
Baca: Kemkominfo Catat 10 Hoaks Selama PPKM Darurat
"Apabila orang-orang yang tidak memiliki gejala dan dia melakukan mobilitas semaunya ini sungguh sangat berbahaya," ujar dia.
Mantan Panglima TNI itu mengaku keputusan menerapkan PPKM darurat bukan perkara mudah. Pemerintah mafhum kebijakan itu berdampak terhadap perekonomian masyarakat.
"Namun, ini adalah pilihan yang harus diambil oleh pemerintah demi menyelamatkan masyarakat dan pemulihan kita bersama," tutur dia.
Dia mengatakan pemerintah menggandeng TNI dan Polri untuk mengawasi mobilitas masyarakat. Warga diharapkan patuh dengan beraktivitas dari rumah.
"Disiplin menjadi sesuatu yang tidak boleh ditawar-tawar lagi," tegas dia.
Jakarta: Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebut mobilitas publik baru berkurang 30 persen selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (
PPKM) darurat. Rasio ini belum sesuai target.
"
PPKM dianggap berhasil bila penekanan mobilitas di atas 50 persen," kata Moeldoko dalam keterangan video, Jumat, 9 Juli 2021.
Moeldoko menyebut esensi PPKM darurat ialah menekan pergerakan masyarakat. Pasalnya, varian covid-19 delta yang lebih berbahaya dan cepat menular telah terdeteksi di Indonesia.
Baca:
Kemkominfo Catat 10 Hoaks Selama PPKM Darurat
"Apabila orang-orang yang tidak memiliki gejala dan dia melakukan mobilitas semaunya ini sungguh sangat berbahaya," ujar dia.
Mantan Panglima TNI itu mengaku keputusan menerapkan PPKM darurat bukan perkara mudah. Pemerintah mafhum kebijakan itu berdampak terhadap perekonomian masyarakat.
"Namun, ini adalah pilihan yang harus diambil oleh pemerintah demi menyelamatkan masyarakat dan pemulihan kita bersama," tutur dia.
Dia mengatakan pemerintah menggandeng TNI dan Polri untuk mengawasi mobilitas masyarakat. Warga diharapkan patuh dengan beraktivitas dari rumah.
"Disiplin menjadi sesuatu yang tidak boleh ditawar-tawar lagi," tegas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
