Menteri Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Tjahjo Kumolo. Medcom.id/Siti Yona Hukmana
Menteri Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Tjahjo Kumolo. Medcom.id/Siti Yona Hukmana

Menpan RB: ASN Tidak Termasuk Kriteria Penerima Bantuan Sosial

Nasional pns Bansos kemenpan-rb ASN
Antara • 20 November 2021 18:36
Jakarta: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menyebut ASN memiliki penghasilan tetap dari pemerintah. Sehingga, tidak termasuk dalam kriteria penerima bantuan sosial (bansos).
 
"Pegawai ASN tidak termasuk dalam kriteria penyelenggaraan kesejahteraan sosial," kata Tjahjo berdasarkan keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu, 20 November 2021.
 
Ini ditegaskan Tjahjo menanggapi temuan data 31.624 aparatur sipil negara (ASN) yang menerima bantuan pemerintah oleh Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini saat melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Tjahjo mengatakan tak menutup kemungkinan sanksi bakal diberikan pada ASN penerima bansos. Namun, perlu pemeriksaan mendalam untuk mengetahui motif penerimaan bansos tersebut.
 
Jika terbukti, kata Tjahjo, ASN melakukan tindakan curang maka yang bersangkutan dapat diberikan hukuman disiplin. Hukuman berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 
Baca: ASN Penerima Bansos Bisa Dikenakan Sanksi
 
Selain itu, perlu peninjauan terlebih dahulu mengenai mekanisme penetapan data penerima bansos oleh pemerintah daerah. Sehingga, dapat dilakukan validasi dan verifikasi penerima bansos yang berhak.
 
Menurut dia, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontuna, disebutkan penerima bansos adalah seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin yang tidak mampu dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
 
Selanjutnya, Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang mengatur penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan tidak layak serta mempunyai kriteria masalah sosial, seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, korban bencana dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif