"Bapak Menteri meminta pada kepala daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) agar menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan serta senantiasa menjaga etika penyelenggaraan pemerintahan daerah," kata Pelaksana tugas (plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro dikutip dari Media Indonesia, Rabu, 22 Maret 2023.
Adapun delapan area intervensi pencegahan korupsi itu adalah perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); pengadaan barang dan jasa; perizinan; pengawasan parat pengawasan intern pemerintah (APIP); manajemen aparatur sipil negara (ASN); optimalisasi pajak daerah; manajemen aset daerah; dan tata kelola keuangan daerah
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Dia menyampaikan Kemendagri, KPK, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah berkomitmen dan bersinergi dalam pencegahan korupsi. Hal itu dilakukan melalui perbaikan di delapan area intervensi tersebut.
"Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah mulai dari pendekatan penindakan agar tercipta efek jera, pencegahan agar terbangun sistem yang tidak memberikan ruang untuk korupsi," ungkap dia.
| Baca juga: Cegah Korupsi, Wapres Minta Pengawasan terhadap Petinggi Kampus Dievaluasi |
Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengingatkan pemerintah daerah tidak lagi melakukan korupsi. Pihaknya tak segan menindak pencuri uang rakyat.
“Kita lihat nanti siapa yang tertangkap," ungkap Firli.
Selain itu, Firli memberikan pesan khusus kepada DPRD. Mereka diminta tak bermain dengan program pokok pikiran (pokir).
"Dan pesan kepada, tadi ada asosiasi DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, jangan ada yang bermain-main dengan Pokir (pokok-pokok pikiran) itu,” ujar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id.
