Kabar Laut Natuna Disesaki Kapal Asing Hoaks

Jakarta: Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) I Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah ikut patroli udara untuk memastikan kebenaran adanya ribuan kapal asing di Laut Natuna Utara. Hasilnya, informasi tersebut hoaks. "Koarmada I mendeploy 5 KRI di Laut Natuna Utara, yang selalu siaga 24 jam, yang diatur sedemikian rupa pola operasinya, agar setidaknya ada 3 atau 4 KRI selalu melaksanakan operasi di laut, sementara lainnya melaksanakan bekal ulang bahan bakar, air tawar, dan bahan makanan. Sehingga, dapat memantau kapal-kapal yang kemungkinan memasuki perairan yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna Utara," kata Arsyad dalam keterangan resmi, Sabtu, 18 September 2021. Menurut dia, pelaksanaan patroli udara untuk mengecek langsung isu yang berkembang, khususnya terkait adanya ribuan kapal asing di Laut Natuna Utara. Koarmada I melaksanakan tugas mengamankan perairan Laut Natuna Utara, dengan menggelar operasi Siaga Segara 21, sebagai salah satu implementasi pelaksanaan tugas TNI AL, sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Selain KRI, Operasi di Laut Natuna Utara melibatkan pesawat udara TNI AL, sebagai perpanjangan mata bagi unsur KRI yang melaksanakan operasi di Laut Natuna Utara. Pemantauan melalui pesawat udara akan sangat efektif, karena dalam waktu yang relatif singkat dapat menjangkau area yang luas. "Kita sudah sama-sama melihat bahwa, selama kita melaksanakan pemantauan udara, kita hanya menemukan kapal-kapal perang kita (KRI) dan beberapa kapal kargo dan tanker yang melintas. Terkait isu yang berkembang akhir-akhir ini, tentang adanya ribuan kapal asing di Laut Natuna Utara, menurut saya tidak berdasar, justru saya mempertanyakan dari mana sumber informasinya serta bukti apa yang mendasari pernyataan tersebut," tegasnya. Baca: Pemerintah Diminta Dorong Nelayan untuk Eksploitasi ZEE di Natuna Utara TNI AL berkomitmen mengamankan perairan Tanah Air. Komitmen itu sesuai instruksi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono agar menindak tegas segala bentuk tindak pidana dan pelanggaran di laut. "Tentu dengan berpedoman pada hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi," tegas dia.