medcom.id, Jakarta: Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengingatkan pemerintah daerah dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk bergerak cepat membangun daerah perbatasan. Perlu pula menggandeng investor lokal dan stakeholder lainnya untuk merealisasikan pembangunan.
"Kalau tidak ya nanti dari luar yang akan memanfaatkan. Termasuk soal jalan dari Ambuhu, Bahalbatu sampai ke Wamena," kata Gatot Nurmantyo usai memberikan arahan di rakor BNPP di Kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, Rabu 12 Juli 2017.
(Baca: Badan Pengelola Perbatasan Perlu Diperkuat)
Panglima TNI khawatir sebab bila tidak digarap secepatnya, daerah-daerah perbatasan lainnya akan senasib dengan Pulau Sipadan-Ligitan. Apalagi banyak wilayah perbatasan yang bersentuhan langsung dengan negara lain.
Menurut Gatot, lambannya pengelolaan daerah perbatasan juga bakal memudahkan langkah kelompok radikal untuk masuk dan menyebarkan pahamnya di wilayah NKRI. Daerah perbatasan di Kalimantan Utara disebut yang paling riskan mengingat wilayah tersebut dekat dengan Marawi, Filipina Selatan.
(Baca: Pembangunan Perbatasan 2018 Fokus di Infrastruktur Sosial)
Percepatan pembangunan daerah perbatasan bisa juga melibatkan prajurit TNI. Bila pembangunan direalisasikan, Gatot yakin dampak positif terhadap masyarakat akan meluas, termasuk adanya pengembangan ekonomi di wilayah tersebut.
"Maka saya ini mengingatkan bahwa segera pemda, bupati setempat untuk mengembangkan daerah-daerah sekitar jalan di sepanjang Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kaimantan Utara. Untuk kepentimgan wilayahnya, kepentingan warganya dan untuk pengusaha setempat," pungkas Gatot.
medcom.id, Jakarta: Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengingatkan pemerintah daerah dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk bergerak cepat membangun daerah perbatasan. Perlu pula menggandeng investor lokal dan stakeholder lainnya untuk merealisasikan pembangunan.
"Kalau tidak ya nanti dari luar yang akan memanfaatkan. Termasuk soal jalan dari Ambuhu, Bahalbatu sampai ke Wamena," kata Gatot Nurmantyo usai memberikan arahan di rakor BNPP di Kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, Rabu 12 Juli 2017.
(Baca:
Badan Pengelola Perbatasan Perlu Diperkuat)
Panglima TNI khawatir sebab bila tidak digarap secepatnya, daerah-daerah perbatasan lainnya akan senasib dengan Pulau Sipadan-Ligitan. Apalagi banyak wilayah perbatasan yang bersentuhan langsung dengan negara lain.
Menurut Gatot, lambannya pengelolaan daerah perbatasan juga bakal memudahkan langkah kelompok radikal untuk masuk dan menyebarkan pahamnya di wilayah NKRI. Daerah perbatasan di Kalimantan Utara disebut yang paling riskan mengingat wilayah tersebut dekat dengan Marawi, Filipina Selatan.
(Baca:
Pembangunan Perbatasan 2018 Fokus di Infrastruktur Sosial)
Percepatan pembangunan daerah perbatasan bisa juga melibatkan prajurit TNI. Bila pembangunan direalisasikan, Gatot yakin dampak positif terhadap masyarakat akan meluas, termasuk adanya pengembangan ekonomi di wilayah tersebut.
"Maka saya ini mengingatkan bahwa segera pemda, bupati setempat untuk mengembangkan daerah-daerah sekitar jalan di sepanjang Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kaimantan Utara. Untuk kepentimgan wilayahnya, kepentingan warganya dan untuk pengusaha setempat," pungkas Gatot.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(HUS)
