medcom.id, Jakarta: Mengoordinasikan pembangunan perbatasan Indonesia bukan perkara mudah. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) harus bekerja sama dengan banyak pihak dalam melaksanakan tugasnya.
Atas dasar itu Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menilai perlunya penguatan BNPP. Terutama dari segi inovasi.
"Perlu penguatan BNPP. Kami semua berharap pada rapat koordinasi ini pengelolaan batas negara dapat terbentuk terobosan dan inovasi yang terpaku pada program yang digariskan," kata Wiranto saat rapat koordinasi BNPP di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, Rabu 12 Juli 2017.
Percepatan pembangunan dengan terobosan atau inovasi, diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Ada juga Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang BNPP yang harus semakin diperkuat.
BNPP memang memiliki tugas berat sebagai poros koordinasi kementerian dan lembaga. Untuk memuluskan hal tersebut maka perlu manajemen pengelolaan perbatasan yang lebih baik.
Pembangunan perbatasan tak hanya soal infrastruktur, tapi juga kelengkapan lain seperti pertahanan dan pengelolaan sumber daya alam di sana. Kepala BNPP Tjahjo Kumolo menyebut sejauh ini sudah ada kerja konkret dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bekerja sama dengan TNI dan kementerian lain.
Misal, pembangunan jalan paralel perbatasan yang meliputi seluruh wilayah sudah hampir rampung. "Sebagaimana arahan bapak Presiden dan Wakil Presiden, bahwa perbatasan harus selesai dalam dua tahun," tegas Tjahjo.
Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan Fahri Hamzah mengusulkan BNPP menjadi kementerian atau setara kementerian.
"Temuan umum dari rapat timwas pusat, masalah utama perbatasan yakni struktural dan fungsional. Kami usul BNPP jadi satu kementerian," katanya.
medcom.id, Jakarta: Mengoordinasikan pembangunan perbatasan Indonesia bukan perkara mudah. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) harus bekerja sama dengan banyak pihak dalam melaksanakan tugasnya.
Atas dasar itu Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menilai perlunya penguatan BNPP. Terutama dari segi inovasi.
"Perlu penguatan BNPP. Kami semua berharap pada rapat koordinasi ini pengelolaan batas negara dapat terbentuk terobosan dan inovasi yang terpaku pada program yang digariskan," kata Wiranto saat rapat koordinasi BNPP di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, Rabu 12 Juli 2017.
Percepatan pembangunan dengan terobosan atau inovasi, diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Ada juga Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang BNPP yang harus semakin diperkuat.
BNPP memang memiliki tugas berat sebagai poros koordinasi kementerian dan lembaga. Untuk memuluskan hal tersebut maka perlu manajemen pengelolaan perbatasan yang lebih baik.
Pembangunan perbatasan tak hanya soal infrastruktur, tapi juga kelengkapan lain seperti pertahanan dan pengelolaan sumber daya alam di sana. Kepala BNPP Tjahjo Kumolo menyebut sejauh ini sudah ada kerja konkret dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bekerja sama dengan TNI dan kementerian lain.
Misal, pembangunan jalan paralel perbatasan yang meliputi seluruh wilayah sudah hampir rampung. "Sebagaimana arahan bapak Presiden dan Wakil Presiden, bahwa perbatasan harus selesai dalam dua tahun," tegas Tjahjo.
Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan Fahri Hamzah mengusulkan BNPP menjadi kementerian atau setara kementerian.
"Temuan umum dari rapat timwas pusat, masalah utama perbatasan yakni struktural dan fungsional. Kami usul BNPP jadi satu kementerian," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(TRK)
