(kiri-kanan): Sekjen KPA Dewi Sartika, Wakil Ketua Umum PBNU Maksum Machfoedz, Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko dalam diskusi diskusi 'Reforma Agraria di Bawah Bayangan Investasi' - Medcom.id/Haifa Salsabila,
(kiri-kanan): Sekjen KPA Dewi Sartika, Wakil Ketua Umum PBNU Maksum Machfoedz, Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko dalam diskusi diskusi 'Reforma Agraria di Bawah Bayangan Investasi' - Medcom.id/Haifa Salsabila,

Konflik Agraria Tersebar di Seluruh Provinsi di Indonesia

Nasional konflik agraria
Haifa Salsabila • 27 Desember 2017 13:40
Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat bahwa konflik agraria terjadi secara menyeluruh di semua wilayah dan provinsi di Indonesia. Lima provinsi dengan konflik terbanyak, yakni Jawa Timur, Sumatera Utara, Jawa Barat, Riau, dan Lampung.
 
"Kelima provinsi ini nampaknya harus mendapatkan perhatian serius mengingat 38,85 persen dari 659 konflik terjadi di wilayah ini," ujar Sekjen KPA Dewi Kartika pada diskusi Reforma Agraria di Bawah Bayangan Investasi di Tjikini Lima, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu, 27 Desember 2017.
 
Secara berurutan, Dewi mengungkapkan, di Jawa Timur terjadi 60 konflik (9,10%), Sumatera Utara 59 konflik (8,95%), Jawa Barat 55 konflik (8,34%), Riau 47 konflik (7,13%), dan Lampung 35 konflik (5,3%).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Konflik Agraria Tahun 2017 Melonjak 50 Persen
 
Selanjutnya, Dewi menjelaskan di Sumatera Utara konflik agraria banyak terjadi antara masyarakat lokal dengan perkebunan baik di PTPN maupun swasta.
 
Sementara di Jawa Timur, konflik meletus karena maraknya pembangunan infrastuktur di wilayah tersebut. Rencana ini ditambah dengan pengadaan tanah untuk rencana pembangunan yang tidak partisipatif untuk pihak lokal.
 
Di Jawa Barat, konflik agraria didominasi persoalan antara masyarakat lokal dan Perhutani. Pasalnya, ada ketidakjelasan tata batas antara hutan dengan garapan masyarakat lokal.
 
"Selanjutnya konflik agraria di Riau masih kelanjutan cerita lama, yakni ekspansi perkebunan sawit dan hutan tanam industri (HTI)," lanjut Dewi.
 
Permasalahan ini, jelas Dewi, terjadi akibat adanya peraturan pemerintah untuk pengusaha yang tumpang tindih dengan klaim masyarakat lokal.
 
Sedangkan di Lampung, konflik banyak terjadi di wilayah perkebunan dan kehutanan dan beberapa konflik di sektor infrastuktur.
 
"Bukan berarti konflik agraria jarang terjadi di wilayah timur Indonesia, akan tetapi kecilnya angka tersebut karena konflik tidak terangkat ke permukaan," pungkas Dewi.
 

(YDH)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif