(kiri-kanan): Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Sartika, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Maksum Machfoedz, Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko dalam diskusi 'Reforma Agraria di Bawah Bayangan Investasi' - Medcom.id
(kiri-kanan): Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Sartika, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Maksum Machfoedz, Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko dalam diskusi 'Reforma Agraria di Bawah Bayangan Investasi' - Medcom.id

Konflik Agraria Tahun 2017 Melonjak 50 Persen

Nasional konflik agraria
Haifa Salsabila • 27 Desember 2017 12:08
Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat pada 2017 terjadi 659 konflik agraria di Indonesia. Jumlah tersebut melonjak 50 persen dibandingkan dengan tahun lalu.
 
"Terjadi 659 kejadian konflik agraria di berbagai wilayah dan provinsi di Tanah Air dengan luasan 520.491,87 hektare," ujar Sekjen KPA Dewi Kartika pada diskusi 'Reforma Agraria di Bawah Bayangan Investasi' di Tjikini Lima, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu, 27 Desember 2017.
 
Ia mengungkapkan setiap harinya terjadi dua konflik agraria yang melibatkan sekitar 652.738 kepala keluarga (KK). Sektor konflik agraria yang paling menjadi sorotan yakni sektor perkebunan dengan mendominasi 32 persen dari seluruh jumlah konflik, yakni sebanyak 208 konflik.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Konflik perkebunan ini jelas Dewi merentang dari perkebunan eks kolonial Belanda hingga perkebunan baru. Ia melihat sistem pengelolaan usaha perkebunan selama ini diterapkan dengan cara tak adil dan cenderung menindas pekerja dan rakyat sekitar.
 
Jika dilihat secara komoditas, Dewi mengungkapkan perkebunan sawit menjadi penyumbang konflik agraria terbanyak. Menurut dia, izin perkebunan sawit yang dijanjikan pemerintah belum dapat menurunkan dan menyelesaikan konflik agraria.
 
"Sebab tidak diikuti dengan review atas izin-izin yang sudah diberikan sebelumnya," lanjut Dewi.
 
Karena itu pihaknya mendesak pemerintah mengevaluasi sistem pemberian izin tersebut, baik itu izin lokasi maupun izin usaha. Sehingga dapat tercipta sistem yang komprehensif.
 
Sektor properti menempati posisi kedua dengan jumlah konflik 199 (30%). Dilanjutkan dengan sektor infrastuktur dengan 94 konflik (14%), lalu sektor pertanian dengan 78 konflik (12%), seterusnya sektor kehutanan dengan 30 konflik (5%), sektor pesisir dan kelautan dengan 28 konflik (4%), dan terakhir sektor pertambangan dengan 22 konflik (3%).
 
Dalam tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK setidaknya telah terjadi 1.361 konflik argaria.

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif