Kawasan Puncak. Foto: MI Panca
Kawasan Puncak. Foto: MI Panca

Pemda Bogor Diminta Aktif Tertibkan Vila Ilegal

Nasional Penataan Kawasan Puncak
Indriyani Astuti • 01 Maret 2018 20:15
Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meminta Pemerintah Daerah Bogor aktif menertibkan vila ilegal yang berdiri di ruang terbuka hijau.
 
Direktur Jenderal Dirjen Penegakan Hukum LHK Rasio Ridho Sani mengatakan, bangunan dan vila yang disegel merupakan milik pengusaha dan perorangan yang secara perundang-undangan menyalahi aturan dan merusak hutan.
 
"Keberadaan bangunan dan vila menyalahi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan maupun undang-undang terkait tata ruang dan penggunaan lahan. Sehingga harus ditertibkan," kata Sani di Jakarta,Kamis, 1 Maret 2018

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Pemprov DKI Diminta Ikut Tata Kawasan Puncak
 
Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Kepres) Nomor 114 Tahun 1999 Tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur, kawasan itu ditetapkan sebagai kawasan konservasi air dan tanah. Tujuannya, untuk menjamin tetap berlangsungnya keberadaan air, perlindungan terhadap kesuburan tanah, pencegahan erosi dan banjir, termasuk perlindungan wilayah Jakarta.
 
Kawasan hutan di Bopunjur seluas 49.337 hektare harus bebas dari gangguan perambahan hutan termasuk bangunan.
 
Setelah penyegelan, dilaksanakan penertiban dengan melakukan pembongkaran bangunan dan vila 15 bangunan.
 
"Tentu Dinas Tata ruang Kabupaten Bogor dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor, kami minta peran aktifnya. Karena bangunan dan vila yang disegel tersebut tidak memiliki IMB," katanya.
 

 

(FZN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif