Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta ikut berkontribusi dalam penataan kawasan Puncak, Jawa Barat. Sebab, Ibu Kota menjadi wilayah yang paling berimbas akibat kerusakan alam dan lingkungan di sana.
"Karena puncak tidak ditata, Jakarta tidak terselamatkan juga," kata pengamat tata kota Yayat Supriatna kepada Medcom.id, Kamis, 8 Februari 2018.
Pemerintah pusat sedang membangun Waduk Ciawi dan Waduk Cimahi. Jika pembangunan dua waduk sudah selesai, diharapakan dapat mengurangi dampak banjir Jakarta hingga 30 persen.
Baca: Tata Ruang di Kawasan Puncak Harus Diatur Ulang
Menurut Yayat, Pemerintah Kabupaten Bogor menata kawasan Puncak sendirian. Selain keterbatasan anggaran, mereka akan dihadapkan perlawanan kekuatan besar para pemilik bangunan dan vila.
Selain itu, tak sedikit pemilik bangunan di Puncak adalah warga Jakarta. "Seperti 2014 itu lebih dari 200 vila dibongkar. Pemda Bogor dapat anggaran dari Pak Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) waktu itu. Pemerintah Kabupaten Bogor dibantulah, jangan biarkan bekerja sendiri," kata Yayat.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/zNA7lm3k" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta ikut berkontribusi dalam penataan kawasan Puncak, Jawa Barat. Sebab, Ibu Kota menjadi wilayah yang paling berimbas akibat kerusakan alam dan lingkungan di sana.
"Karena puncak tidak ditata, Jakarta tidak terselamatkan juga," kata pengamat tata kota Yayat Supriatna kepada
Medcom.id, Kamis, 8 Februari 2018.
Pemerintah pusat sedang membangun Waduk Ciawi dan Waduk Cimahi. Jika pembangunan dua waduk sudah selesai, diharapakan dapat mengurangi dampak banjir Jakarta hingga 30 persen.
Baca: Tata Ruang di Kawasan Puncak Harus Diatur Ulang
Menurut Yayat, Pemerintah Kabupaten Bogor menata kawasan Puncak sendirian. Selain keterbatasan anggaran, mereka akan dihadapkan perlawanan kekuatan besar para pemilik bangunan dan vila.
Selain itu, tak sedikit pemilik bangunan di Puncak adalah warga Jakarta. "Seperti 2014 itu lebih dari 200 vila dibongkar. Pemda Bogor dapat anggaran dari Pak Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) waktu itu. Pemerintah Kabupaten Bogor dibantulah, jangan biarkan bekerja sendiri," kata Yayat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
