Situs Pemerintah Kerap Jebol, Pengamat Siber: Pengelolaan Data Perlu Ditingkatkan

Jakarta: Pengamat siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, menyoroti situs pemerintah yang kerap jebol, salah satunya gangguan terhadap server Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) beberapa waktu lalu. Menurut dia, permasalahan ini terjadi karena kurangnya pengelola data yang baik. "Ya ini memang kesadaran dari kita terhadap pengelolaan data itu yang memang masih perlu ditingkatkan lah," kata Alfons kepada Medcom.id, Kamis, 27 Juni 2024. Alfons mengatakan orang Indonesia menganggap data itu sebagai berkah. Sebab, setiap pengelolaan data berhubungan dengan kucuran anggaran besar. "Padahal, sebenarnya itu adalah suatu keamanan, suatu kewajiban. Jadi, kalau ada data masyarakat, data apa itu harus dijaga dengan Baik. Nah Itu yang kurang, jadi semangatnya itu yang perlu diperbaiki. Jadi mengakibatkan banyak kebocoran data," ujar Alfons.   Lebih lanjut, dia menyebut sejatinya yang terkena serangan siber ransomware di dunia ini banyak, tidak hanya Indonesia. Menurut dia, serangan ransomware di negara lain lebih masif. Maka itu, dia menilai perbuatan oleh ransomware tersebut tidak terlalu signifikan di Tanah Air. Namun, Alfons mengatakan serangannya dianggap serius karena menyerang pusat data nasional (PDN). "Jadi ini emosi isinya ribuan virtual mesin, ribuan server yang menjadi korbannya gitu. Itu yang menjadi perhatian kita," tutur dia. Maka itu, Alfons menekankan pentingnya keamanan dalam pengelolaan pusat data. Menurut dia, sistem operasi, baik itu VMware maupun Windows, harus diamankan dengan baik. "Jadi, kalau orang pake Windows kalau ngerti nyetelnya aman ya aman saja. Kalo pake Linux atau Max tapi nggak ngerti nyetelnya tetap saja nggak aman," jelas dia. Alfons berharap serangan siber atau pembobolan situs pemerintah ini tak kembali terjadi. Hal ini dinilai dapat diantisipasi dengan mengubah kebiasaan mengelola data yang selama ini tidak baik. "Jadi perlu mengubah kebiasaan, perlu mengubah cara kita melihat data. Itu bisa diubah. Nah, mereka punya suatu kebiasaan mengelola data yg baik. Jadi harus mengikuti struktur dengan ketat," pungkas dia. Untuk diketahui, situs PDN Kemenkominfo mengalami gangguan beberapa waktu lalu. Akibatnya, layanan keimigrasian pada unit pelaksana teknis seperti kantor Imigrasi, unit layanan paspor, unit kerja keimigrasian serta tempat pemeriksaan imigrasi pada bandar udara dan pelabuhan terkendala. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI Hinsa Siburian mengatakan terganggunya server PDN adalah imbas serangan siber ransomware. "Insiden PDN ini adalah serangan cyber dalam bentuk ransomware dengan nama Brain Cipher Ransomware," kata Hinsa Siburian dalam konferensi pers di Kantor Kominfo, Jakarta, Senin, 24 Juni 2024.  Hinsa menjelaskan Ransomware adalah pengembangan terbaru dari Ransomware lockbit 3.0. Dampak dari serangan server PDN cukup luas. Yang paling terdampak, yakni soal layanan keimigrasian. Layanan imigrasi di sejumlah bandara internasional sempat terganggu. Seluruh autogate juga sempat tidak berfungsi. Sementara itu, Menkominfo Budi Arie Setiadi menyebut penyerang Server PDN meminta uang tebusan. Jumlahnya tak main-main yakni USD 8 juta atau sekitar Rp131 miliar. "Iya menurut tim (minta) 8 juta dolar," kata Budi kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 24 Juni 2024.