Jakarta: Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian mengungkap hanya sebagian kecil data di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) Surabaya yang ter-back up di PDNS Batam. Sedangkan, PDNS di Surabaya telah diserang ransomware.
"Hanya 2 persen (data ter-back up di Batam) dari data yang di PDNS Surabaya," ujar Hinsa dalam rapat bersama Komisi I DPR, Kamis, 27 Juni 2024.
Dalam paparannya, Hinsa menjelaskan seharusnya ada sistem pencandangan data PDNS, baik di Surabaya, Batam, dan Serpong. Sehingga dapat menekan hilangnya data apabila ada serangan virus.
"Jadi begitu misalnya ada gangguan di salah satu, misalnya di Surabaya ini, analog-nya sebenarnya hampir sama dengan mati listrik, hidupkan genset," jelasnya.
Oleh karenana itu, Hinsa menyebut salah satu masalah utama penyerangan virus ransomware disebabkan karena tidak ada sistem pencandangkan data. Ia pun menilai persoalan ini menjadi kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Penjelasan Hinsa ini menjawab pertanyaan Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, mengenai kondisi data yang berhasil dicadangkan atau ter-back up dari PDNS Surabaya. Meutya mempertegas kembali jumlah data yang berhasil ter-back up.
"Hanya 2 persen dari data yang dikunci oleh rainsomeware di Surabaya? Hanya 2 persen? Oke," terang Meutya.
Jakarta: Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (
BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian mengungkap hanya sebagian kecil data di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) Surabaya yang ter-
back up di PDNS Batam. Sedangkan, PDNS di Surabaya telah diserang
ransomware.
"Hanya 2 persen (data ter-
back up di Batam) dari data yang di PDNS Surabaya," ujar Hinsa dalam rapat bersama Komisi I DPR, Kamis, 27 Juni 2024.
Dalam paparannya, Hinsa menjelaskan seharusnya ada sistem pencandangan data PDNS, baik di Surabaya, Batam, dan Serpong. Sehingga dapat menekan hilangnya data apabila ada
serangan virus.
"Jadi begitu misalnya ada gangguan di salah satu, misalnya di Surabaya ini, analog-nya sebenarnya hampir sama dengan mati listrik, hidupkan genset," jelasnya.
Oleh karenana itu, Hinsa menyebut salah satu masalah utama penyerangan virus
ransomware disebabkan karena tidak ada sistem pencandangkan data. Ia pun menilai persoalan ini menjadi kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Penjelasan Hinsa ini menjawab pertanyaan Ketua
Komisi I DPR, Meutya Hafid, mengenai kondisi data yang berhasil dicadangkan atau ter-back up dari PDNS Surabaya. Meutya mempertegas kembali jumlah data yang berhasil ter-
back up.
"Hanya 2 persen dari data yang dikunci oleh
rainsomeware di Surabaya? Hanya 2 persen? Oke," terang Meutya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ABK)