Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta menilai salah satu penyebab banjir Jakarta awal 2020 karena pemerintah abai dengan keadaan Pulau Jawa. Tak ada upaya perbaikan.
"Perlu upaya (perbaikan), tapi pemerintah tak ada. Bahkan tetap pembangunan infrastruktur," ujar Direktur Eksekutif Walhi Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi di kantor LBH Jakarta, Senin, 6 Januari 2020.
Menurut dia, sudah ada peringatan sejak satu dekade lalu tentang kondisi Pulau Jawa. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Pulau Jawa sudah terdegradasi atau merosot drastis.
Sikap abai dikatakan Soleh, juga terlihat dari titik lokasi banjir 2020 yang tak mengalami perubahan dari banjir-banjir sebelumnya. Ia mencontohkan, lokasi potensi banjir tahun 2017 sama dengan tahun 2012-2015, baik wilayah banjir tinggi, sedang, atau rendah.
Lebih spesifik, Tubagus menyoroti krisis ekologi Jakarta terkait tata ruang kota tak terkontrol dan tetap dilanjutkan. Bahkan, tata kelola sistem daerah aliran sungai (DAS) tak ada perubahan signifikan terkait kondisi Jakarta yang dikelilingi perairan.
"Kalau lihat peta, ada tiga DAS, yaitu Cisadane, Ciliwung, dan Citarum. Artinya Jakarta adalah wilayah air," ujar dia.
Menurutnya, ada tiga pihak yang harusnya bertanggung jawab mengontrol DAS Jakarta. Ketiganya adalah Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Pemprov DKI.
"Pekerjaan ketiganya sama supaya bisa koordinasi, tapi tak dilakukan," tambah dia.
Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta menilai salah satu penyebab banjir Jakarta awal 2020 karena pemerintah abai dengan keadaan
Pulau Jawa. Tak ada upaya perbaikan.
"Perlu upaya (perbaikan), tapi pemerintah tak ada. Bahkan tetap pembangunan infrastruktur," ujar Direktur Eksekutif Walhi Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi di kantor LBH Jakarta, Senin, 6 Januari 2020.
Menurut dia, sudah ada peringatan sejak satu dekade lalu tentang kondisi Pulau Jawa. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Pulau Jawa sudah terdegradasi atau merosot drastis.
Sikap abai dikatakan Soleh, juga terlihat dari titik lokasi banjir 2020 yang tak mengalami perubahan dari banjir-banjir sebelumnya. Ia mencontohkan, lokasi potensi banjir tahun 2017 sama dengan tahun 2012-2015, baik wilayah banjir tinggi, sedang, atau rendah.
Lebih spesifik, Tubagus menyoroti krisis ekologi Jakarta terkait tata ruang kota tak terkontrol dan tetap dilanjutkan. Bahkan, tata kelola sistem daerah aliran sungai (DAS) tak ada perubahan signifikan terkait kondisi Jakarta yang dikelilingi perairan.
"Kalau lihat peta, ada tiga DAS, yaitu Cisadane, Ciliwung, dan Citarum. Artinya Jakarta adalah wilayah air," ujar dia.
Menurutnya, ada tiga pihak yang harusnya bertanggung jawab mengontrol DAS Jakarta. Ketiganya adalah Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Pemprov DKI.
"Pekerjaan ketiganya sama supaya bisa koordinasi, tapi tak dilakukan," tambah dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
