Pemerintah akan Revitalisasi Museum
Ilustrasi--Musium Nasional--Medcom.id/M Sholahadhin Azhar.
Jakarta: Upaya pelestarian cagar budaya, termasuk merevitalisasi museum terus dilakukan pemerintah. Hal itu, antara lain dilakukan dengan menggelontorkan dana alokasi khusus (DAK) untuk museum milik pemerintah yang ada di seluruh Tanah Air mulai tahun depan.

Menurut Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hilmar Farid, revitalisasi museum tidak hanya dilakukan pada fisik, tetapi juga program-program museum. Selama ini museum dinilai kurang kreatif dalam menarik pengunjung.

"Mulai tahun depan ada DAK yang diperuntukkan bagi museum-museum milik pemerintah," katanya di sela-sela Seminar Permasalahan di Seputar Adaptasi Bangunan Cagar Budaya Perkantoran dan Solusi Pemanfaatan yang Berkelanjutan di Jakarta, Minggu, 21 Oktober 2018.


Hilmar menjelaskan, di Tanah Air terdapat 111 museum milik pemerintah. Setiap museum diperkirakan akan mendapatkan dana hingga Rp1 miliar per tahun melalui DAK, yakni dana APBN yang dialokasikan bagi daerah untuk tujuan khusus.

Ia mengungkapkan, selain fisik, revitalisasi program museum juga mendesak. Dengan adanya dana tersebut diharapkan pengelola museum dapat berinovasi dalam pengelolaannya. Sebab, ujarnya, program maupun susunan sebagian besar museum usang karena sejak puluhan tahun lalu hingga kini masih sama.

Baca: Standar Keamanan Museum Jadi Perhatian Pemerintah

Hilmar juga mengusulkan agar museum dijadikan Badan Layanan Umum (BLU). Dengan dijadikan BLU, museum memiliki otonomi dalam pengelolaannya. Pihaknya tengah menyiapkan rencana itu sambil menunggu persetujuan Kementerian Keuangan.

Ia juga mengatakan, Kemendikbud ingin bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk membentuk aturan tentang bangunan cagar budaya.

"Sebetulnya pemanfaatan gedung cagar budaya tidak dilarang, tetapi ada batasan dan aturan yang mesti ditaati. Masalahnya, informasi apa yang yang boleh dan tidak itu bervariasi," ucapnya.

Baca: Museum Nasional bakal Tambah Edukator

Pembahasan mengenai aturan tersebut akan dilakukan kedua kementerian secepatnya.

Masalah Kompleks

Ketua IAAI Dr Wiwin Djuwita Ramelan mengatakan, bangunan cagar budaya berbentuk bangunan yang masih digunakan sehari-hari memiliki permasalahan yang kompleks.

"Contohnya bangunan perkantoran. Di satu sisi, pemilik memperlakukan bangunan kantor sebagai aset yang fisiknya harus selalu mengikuti kebutuhan bisnis. Sementara itu, pemerintah memperlakukan bangunan sebagai aset budaya yang harus dijaga keasliannya," katanya.

Perbedaan sudut pandang tersebut, lanjutnya, sering menimbulkan konflik antara pemilik bangunan dengan pemerintah. Oleh karena itu, kata Wiwin, dibutuhkan peraturan pemerintah dan peraturan yang lebih teknis.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, ujarnya, seharusnya dapat menjembatani permasalahan tersebut. Ia mencontohkan pada Pasal 1 menyebutkan adaptasi adalah upaya pengembangan cagar budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemeresotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.



(YDH)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id