Jakarta: Puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) sudah di depan mata. Pihak Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia pun terus tancap gas mematangkan persiapan di lapangan. Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, memastikan semua rencana pelayanan dan antisipasi masalah sudah diperkuat agar jemaah Indonesia bisa beribadah dengan tenang, aman, dan nyaman.
Saat memberikan keterangan di Makkah pada Jumat, 22 Mei 2026, Dahnil mengingatkan bahwa waktu yang tersisa jelang puncak haji sudah sangat singkat.
Baca Juga :
Jemaah Haji Indonesia Dilarang Ziarah Sebelum Armuzna, Ini Alasannya
"Ini tinggal dua hari lagi menuju masa puncak haji atau Armuzna. Tentu kami sudah mempersiapkan dengan maksimal berbagai upaya antisipasi dan mitigasi untuk masalah-masalah yang sekiranya bisa muncul di lapangan," kata Dahnil dikutip dari laman Kementerian Haji dan Umrah, Sabtu, 23 Mei 2026.
Tenda Diatur Rapi By Name Berdasarkan Daerah
Salah satu hal krusial yang sedang dibereskan pemerintah saat ini adalah urusan penataan tenda jemaah. Tim petugas sengaja dikerahkan lebih awal ke lokasi untuk memastikan setiap jemaah mendapatkan tempatnya masing-masing tanpa ada yang telantar atau berdesakan karena salah lokasi.
Pengaturannya pun dibuat sangat detail. Petugas di lapangan memastikan posisi tenda berdasarkan kloter jamaah, daerah asal jemaah, bahkan sampai dicek nama per nama (by name). Jadi, posisi kloter dari Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan daerah lainnya sudah diplot dengan jelas agar tidak ada lagi jemaah yang kebingungan mencari tendanya.
KBIHU Wajib Ikut Komando, Nekat Melanggar Izin Dicabut
Dahnil juga mengingatkan dengan tegas bahwa semua pergerakan jemaah selama puncak haji harus mengikuti satu komando resmi dari pemerintah. Ia meminta Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) serta pihak-pihak terkait untuk tidak membuat aturan sendiri di luar arahan Kemenhaj.
"Saya dan Pak Menteri berulang kali menyatakan kalau KBIHU itu harus tertib. Pelaksana tunggal dari penyelenggaraan haji ini adalah Kementerian Haji dan Umrah, jadi semua aturan wajib ikut komando kami," tegasnya.
Pemerintah juga tidak akan main-main atau ragu untuk menjatuhkan sanksi berat jika ada oknum yang nekat melanggar aturan dan merugikan para jemaah.
"Kalau ada KBIHU atau oknum-oknum lain yang tetap bandel, saya pastikan kami akan langsung cabut izinnya. Kami tidak mau jemaah dikorbankan," lanjut Dahnil lagi.
Penyelenggaraan haji tahun ini memang menjadi fokus besar pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas layanan. Dahnil menyebut, pesan ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto yang ingin agar pelayanan haji benar-benar fokus pada kebutuhan jemaah.
"Pesan utama dari Presiden adalah kami ini sedang melayani mimpi besar umat Muslim. Setiap Muslim pasti punya mimpi untuk naik haji, jadi tugas kami adalah melayani mimpi-mimpi mereka agar ibadahnya berjalan dengan lebih sempurna," tutupnya. (Fany Wirda Putri)
Jakarta: Puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) sudah di depan mata. Pihak Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia pun terus tancap gas mematangkan persiapan di lapangan. Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, memastikan semua rencana pelayanan dan antisipasi masalah sudah diperkuat agar jemaah Indonesia bisa beribadah dengan tenang, aman, dan nyaman.
Saat memberikan keterangan di Makkah pada Jumat, 22 Mei 2026, Dahnil mengingatkan bahwa waktu yang tersisa jelang puncak haji sudah sangat singkat.
"Ini tinggal dua hari lagi menuju masa puncak haji atau Armuzna. Tentu kami sudah mempersiapkan dengan maksimal berbagai upaya antisipasi dan mitigasi untuk masalah-masalah yang sekiranya bisa muncul di lapangan," kata Dahnil dikutip dari laman Kementerian Haji dan Umrah, Sabtu, 23 Mei 2026.
Tenda Diatur Rapi By Name Berdasarkan Daerah
Salah satu hal krusial yang sedang dibereskan pemerintah saat ini adalah urusan penataan tenda jemaah. Tim petugas sengaja dikerahkan lebih awal ke lokasi untuk memastikan setiap jemaah mendapatkan tempatnya masing-masing tanpa ada yang telantar atau berdesakan karena salah lokasi.
Pengaturannya pun dibuat sangat detail. Petugas di lapangan memastikan posisi tenda berdasarkan kloter jamaah, daerah asal jemaah, bahkan sampai dicek nama per nama (by name). Jadi, posisi kloter dari Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan daerah lainnya sudah diplot dengan jelas agar tidak ada lagi jemaah yang kebingungan mencari tendanya.
KBIHU Wajib Ikut Komando, Nekat Melanggar Izin Dicabut
Dahnil juga mengingatkan dengan tegas bahwa semua pergerakan jemaah selama puncak haji harus mengikuti satu komando resmi dari pemerintah. Ia meminta Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) serta pihak-pihak terkait untuk tidak membuat aturan sendiri di luar arahan Kemenhaj.
"Saya dan Pak Menteri berulang kali menyatakan kalau KBIHU itu harus tertib. Pelaksana tunggal dari penyelenggaraan haji ini adalah Kementerian Haji dan Umrah, jadi semua aturan wajib ikut komando kami," tegasnya.
Pemerintah juga tidak akan main-main atau ragu untuk menjatuhkan sanksi berat jika ada oknum yang nekat melanggar aturan dan merugikan para jemaah.
"Kalau ada KBIHU atau oknum-oknum lain yang tetap bandel, saya pastikan kami akan langsung cabut izinnya. Kami tidak mau jemaah dikorbankan," lanjut Dahnil lagi.
Penyelenggaraan haji tahun ini memang menjadi fokus besar pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas layanan. Dahnil menyebut, pesan ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto yang ingin agar pelayanan haji benar-benar fokus pada kebutuhan jemaah.
"Pesan utama dari Presiden adalah kami ini sedang melayani mimpi besar umat Muslim. Setiap Muslim pasti punya mimpi untuk naik haji, jadi tugas kami adalah melayani mimpi-mimpi mereka agar ibadahnya berjalan dengan lebih sempurna," tutupnya. (
Fany Wirda Putri) Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ANN)
