Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial, M.O Royani, berbicara di hadapan pendamping KUBE pada Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Family Development Session (FDS) (Foto:Dok)
Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial, M.O Royani, berbicara di hadapan pendamping KUBE pada Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Family Development Session (FDS) (Foto:Dok)

Kemensos Beberkan Syarat yang Harus Dimiliki Pendamping KUBE

Nasional Berita Kemensos
Rosa Anggreati • 02 Mei 2019 22:31
Bandung: Dalam menyokong sukses Program Keluarga Harapan (PKH), para pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE) harus memenuhi sejumlah persyaratan.
 
Syarat tersebut yaitu pendamping diharapkan memahami regulasi yang menjadi pedoman pelaksanaan program. Mulai dari sejak berdirinya KUBE, tahapan produksi hingga pemasaran.
 
Secara khusus terkait e-Warong, KUBE PKH, dan agen bank lainnya yang ditunjuk untuk menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), pendamping KUBE dituntut agar paham seluruh peraturan dan tahapan pelaksanaan program. Hal ini penting agar pendamping KUBE dapat menjadi pendamping berkualifikasi teknis yang tinggi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pendamping KUBE juga diwajibkan mengetahui prinsip komplementaritas sebagai kesinambungan program-program dalam pengentasan kemiskinan. Dia juga harus mampu menjawab berbagai macam pertanyaan dan keluhan masyarakat terkait PKH dan BPNT.
 
"Pendamping KUBE harus memastikan harga komoditas BPNT yang dijual kepada keluarga penerima manfaat (KPM) harus di bawah atau setidaknya sama dengan harga pasaran di lingkungan e-Warong berada," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial, M.O Royani.
 
Hal itu dikatakan M.O Royani di hadapan 150 pendamping PKH dari Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, dan Bangka Belitung, pada kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Family Development Session (FDS).
 
Acara yang diselenggarakan pada Kamis, 2 Mei 2019 itu, diprakarsai oleh BBPPKS Kementerian Sosial Regional II Bandung.
 
Selain memaparkan mengenai kemampuan yang harus dimiliki pendamping KUBE, M.O Royani juga menjelaskan seputar manajemen penyediaan dan koperasi.
 
Kemensos Beberkan Syarat yang Harus Dimiliki Pendamping KUBE
Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial, M.O Royani (Foto:Dok)
 

Dia bilang Kementerian Sosial (Kemensos) akan menunjuk manajer penyediaan bahan pangan di masing-masing kabupaten/kota.
 
Manajer penyediaan akan mengawasi proses transaksi dan komoditas pangan yang di jual di e-Warong. Namun demikian, dalam penunjukan manajer penyediaan, Kemensos akan membuat persyaratan yang ketat agar pihak yang ditunjuk benar-benar berkompeten dalam melaksanakan fungsi manajerialnya.
 
Salah satu syaratnya adalah harus memiliki badan hukum. Misal, BUMN, Perseroan Terbatas, CV, atau koperasi.
 
Pada akhir pemaparannya di hadapan para pendamping KUBE, M.O Royani menyemangati pendamping KUBE untuk tidak takut melaporkan dugaan kecurangan yang terjadi di masing-masing wilayah penyaluran BPNT kepada Satuan Tugas Penegakan Hukum Bantuan Sosial Pangan di kepolisian setempat dengan membawa bukti-bukti yang valid.
 
"Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin akan turut membantu dengan meneruskan pengaduan kepada Satgas Gakum Bansos Pangan Pusat," ujarnya.
 

(ROS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif