Epidemiolog: PPKM Harus Selalu Ada hingga Pandemi Terkendali

Jakarta: Ahli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Iwan Ariawan mengatakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) harus selalu ada sampai pandemi covid-19 terkendali. Untuk itu, ia mengimbau masyarakat untuk tetap patuh. "PPKM akan selalu ada sampai wabah terkendali. Level PPKM bisa naik, tetap, atau turun sesuai indikatornya. Jika PPKM dilaksanakan dan dipantau ketat sesuai indikatornya, disertai peningkatan cakupan prokes, 3T, dan vaksinasi, kasus akan semakin berkurang," kata Iwan melalui keterangan tertulis, Rabu, 18 Agustus 2021. Menurut Iwan, PPKM di Jawa dan Bali berhasil menurunkan penularan covid-19 secara signifikan. Namun, dia melihat efek PPKM masih kecil di luar Jawa dan Bali. Per Senin, 16 Agustus, pemerintah mengizinkan kapasitas mal naik dari 25 persen menjadi 50 persen. Kemudian, aktivitas di rumah ibadah naik menjadi 50 persen. Lantas, bekerja di kantor bisa 100 persen dengan syarat ketat. Terkait pelonggaran tersebut, Iwan menyarankan prosedur yang sudah dibuat harus dilaksanakan secara konsisten.  "Perlu pemantauan apakah pelonggaran ini menyebabkan terjadinya peningkatan kasus covid-19 pada pengunjung tempat-tempat tersebut atau tidak," ujar Iwan. Jika ada indikasi prosedur tidak dilaksanakan secara konsisten atau menjadi sumber penularan, maka perlu pengetatan kembali. Bahkan, penutupan tempat-tempat tersebut. Mantan Direktur World Health Organization (WHO) Asia Tenggara Prof Tjandra Yoga Aditama menilai ada tiga syarat yang bisa menentukan penyebaran covid-19 terkendali atau tidak. Pertama, pembatasan sosial. Baca: Penurunan Kasus Covid-19 Kado Terbaik di Hari Kemerdekaan "Pembatasan sosial itu untuk orang per orang. Mulai penggunaan 3M atau 5M. Kalau dari pemerintah melakukan pembatasan sosial mau PSBB, PPKM, atau segala macam, silakan," ujar Tjandra yang juga Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI). Kedua, tracing dan testing harus ditingkatkan sesuai target. "Tes harus ditingkatkan sampai 400 ribu, tracing harus dilakukan. Untuk setiap orang yang positif diperiksa 15 orang di sekitarnya," ujar Tjandra. Ketiga, vaksinasi harus ditingkatkan. "Minimal target 2 juta sehari harus dipenuhi."    Tjandra menilai perpanjangan PPKM tentu diputuskan berdasar kriteria penentuan level risiko. "Sesuai SK Menkes 30 Juni dan juga bisa dipakai panduan WHO 14 Juni," katanya. Dia menambahkan, kalau memang suatu kabupaten/kota sesuai perhitungan memang level 4, maka harus diteruskan pembatasan sosial. Sambil terus dilakukan tes dan vaksin, agar berubah ke level 3, 2, atau 1.  "Kalau levelnya sudah mulai menurun, bisa pelonggararan bertahap," ujarnya. Menurut dia, vaksinasi penting untuk mencegah covid-19. Penggunaan sertifikat vaksin sebagai syarat untuk masuk mal, termasuk bagian dari pelonggaran bertahap. Tetapi, kalaupun sudah divaksin, prinsip jaga jarak dan pakai masker harus tetap dilakukan. Perkembangan Vaksin Merah Putih  Sementara itu, terkait perkembangan Vaksin Merah Putih, ada problem yang harus segera diselesaikan. Masalah itu ada pada kesiapan produksi dan fasilitas.  "Potensi problem terbesar itu ada di kesiapan fasilitas GMP (good manufacturing practice). Fasilitas ini penting untuk produksi terbatas membantu uji klinis dan praklinis,” ujar Kepala Badan Riset dan Inovasi nasional, Laksana Tri Handoko, dalam tayangan dalam tayangan Primetime News, Selasa, 17 Agustus 2021. Vaksin Merah Putih yang dikembangkan lembaga Biologi Molekuler bekerja sama dengan PT Biofarma ditargetkan dapat digunakan pada 2022. Sedangkan, proses pembuatan vaksin dimulai dari nol sehingga membutuhkan waktu lebih lama. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia harus mampu membangun vaksin sendiri. Pandemi covid-19, menurutna, adalah momentum untuk membenahi sistem kesehatan di Indonesia. “Kemandirian, industri obat, vaksin, dan alat-alat kesehatan masih menjadi kelemahan serius yang harus kita pecahkan,” ujar Jokowi. Ia berharap Vaksin Merah Putih dapat segera diuji klinis pertengahan tahun depan. (Putri Purnama Sari)