Jakarta: Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 meminta pemerintah daerah (pemda) meningkatkan pembentukan dan kinerja posko penanganan covid-19. Hal ini dibutuhkan dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro untuk mengatasi kenaikan kasus.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menjelaskan pemda perlu melihat kondisi hingga tingkat terkecil karena permasalahan yang muncul mungkin saja berbeda. Hal itu menjadi faktor penting dalam menentukan penanganan yang efektif dan tepat sasaran.
"Seperti contohnya pada kepatuhan memakai masker di Jawa Barat, jika dilihat di tingkat kabupaten/kota hanya dua kabupaten/kota yang kepatuhannya rendah. Angka ini terlihat kecil, namun jika dilihat hingga tingkat kelurahan, ternyata sebanyak 451 kelurahan memiliki kepatuhan rendah," jelas Wiku dalam keterangan tertulis, Selasa, 29 Juni 2021.
Baca: Ini Usulan Perubahan Peraturan Selama PPKM Mikro Darurat
Menurut dia, seluruh provinsi, terutama yang memiliki kasus tinggi, harus terus memantau penanganan di kabupaten/kota. Pemerintah provinsi harus memantau keaktifan kabupaten atau kota menginstruksikan desa atau kelurahan dalam pembentukan dan kinerja posko.
Di tingkat nasional, kata dia, jumlah posko terus meningkat dalam delapan pekan terakhir, yakni bertambah 1.166 dari 18.516 menjadi 19.682 posko. Jika dilihat pada lima provinsi penyumbang kasus positif tertinggi, hanya DKI Jakarta yang seluruh kelurahannya telah membentuk posko.
DI Yogyakarta menjadi provinsi kedua dengan cakupan pembentukan posko tertinggi, yaitu 89,61 persen. Namun, penambahan poskonya cenderung stagnan selama delapan pekan terakhir.
Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menjadi provinsi dengan cakupan pembentukan posko yang masih rendah. Hanya 60 persen kelurahan di tiga provinsi ini yang sudah membentuk posko.
Wiku mengingatkan perkembangan pembentukan posko yang lambat ini tidak dapat ditoleransi lagi. Pasalnya, pandemi membutuhkan penanganan yang cepat. Posko menjadi infrastruktur yang dibutuhkan agar PPKM mikro berjalan efektif.
Masyarakat juga diminta terlibat dalam meningkatkan perkembangan kinerja posko yang konsisten. Posko tidak boleh hanya bekerja saat situasi genting saja.
"Apabila kita lengah, maka butuh waktu lebih lama untuk memperbaiki keadaan karena berkaca dari pengalaman sebelumnya bahwa fenomena lonjakan kasus baru bisa kembali terkendali setelah enam-tujuh minggu setelahnya," kata Wiku.
Jakarta: Satuan Tugas (
Satgas) Penanganan
Covid-19 meminta pemerintah daerah (pemda) meningkatkan pembentukan dan kinerja posko penanganan covid-19. Hal ini dibutuhkan dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro untuk mengatasi kenaikan kasus.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menjelaskan pemda perlu melihat kondisi hingga tingkat terkecil karena permasalahan yang muncul mungkin saja berbeda. Hal itu menjadi faktor penting dalam menentukan penanganan yang efektif dan tepat sasaran.
"Seperti contohnya pada kepatuhan memakai masker di Jawa Barat, jika dilihat di tingkat kabupaten/kota hanya dua kabupaten/kota yang kepatuhannya rendah. Angka ini terlihat kecil, namun jika dilihat hingga tingkat kelurahan, ternyata sebanyak 451 kelurahan memiliki kepatuhan rendah," jelas Wiku dalam keterangan tertulis, Selasa, 29 Juni 2021.
Baca:
Ini Usulan Perubahan Peraturan Selama PPKM Mikro Darurat
Menurut dia, seluruh provinsi, terutama yang memiliki kasus tinggi, harus terus memantau penanganan di kabupaten/kota. Pemerintah provinsi harus memantau keaktifan kabupaten atau kota menginstruksikan desa atau kelurahan dalam pembentukan dan kinerja posko.
Di tingkat nasional, kata dia, jumlah posko terus meningkat dalam delapan pekan terakhir, yakni bertambah 1.166 dari 18.516 menjadi 19.682 posko. Jika dilihat pada lima provinsi penyumbang kasus positif tertinggi, hanya DKI Jakarta yang seluruh kelurahannya telah membentuk posko.
DI Yogyakarta menjadi provinsi kedua dengan cakupan pembentukan posko tertinggi, yaitu 89,61 persen. Namun, penambahan poskonya cenderung stagnan selama delapan pekan terakhir.
Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menjadi provinsi dengan cakupan pembentukan posko yang masih rendah. Hanya 60 persen kelurahan di tiga provinsi ini yang sudah membentuk posko.
Wiku mengingatkan perkembangan pembentukan posko yang lambat ini tidak dapat ditoleransi lagi. Pasalnya, pandemi membutuhkan penanganan yang cepat. Posko menjadi infrastruktur yang dibutuhkan agar PPKM mikro berjalan efektif.
Masyarakat juga diminta terlibat dalam meningkatkan perkembangan kinerja posko yang konsisten. Posko tidak boleh hanya bekerja saat situasi genting saja.
"Apabila kita lengah, maka butuh waktu lebih lama untuk memperbaiki keadaan karena berkaca dari pengalaman sebelumnya bahwa fenomena lonjakan kasus baru bisa kembali terkendali setelah enam-tujuh minggu setelahnya," kata Wiku.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
