May Day Jangan Disusupi Kepentingan Politik
Pengamat hukum, politik dan keamanan Rr Dewinta Pringgodani
Jakarta:  Buruh yang memperingati May Day disarankan memaksimalkan hari itu untuk memperjuangkan kepentingan buruh. Aksi buruh yang disusupi kepentingan politik hanya menguntungkan sekelompk orang, bukan buruh secara menyeluruh.
 
Pengamat hukum, politik dan keamanan Rr Dewinta Pringgodani mengingatkan buruh yang memperingati May Day tidak berkampanye soal pemilihan kepala daerah maupun presiden.
 
"Lebih baik dimaksimalkan untuk memperjuangkan kepentingan buruh. Mau Day itu kan Hari Buruh Internasional. Harusnya fokus pada kegiatan untuk memperjuangkan kesejahteraan kaum pekerja,” kata Dewinta dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 1 Mei 2018
 
Menurutnya, semua warga negara berhak berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat dan kemerdekaan menyatakan pendapat dilindungi undang-undang.
 
Namun, kemerdekaan berpendapat itu harus dilakukan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 
Dewi mengingatkan, agar dalam penyampaian pendapat pada peringatan Hari Buruh 2018 tidak disisipkan materi kampanye pilkada maupun pemilu.

Baca: KSPI Desak Jokowi Turunkan Harga Kebutuhan

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan, salah satu bentuk kampanye adalah rapat umum. Namun rapat umum hanya diperbolehkan selama 21 hari sebelum dimulainya masa tenang.
 
"Sedangkan UU Pemilu mengamanatkan desain alat peraga kampanye pilkada dan pemilu harus mendapat izin Komisi Pemilihan Umum (KPU), jika terdapat alat peraga selain itu, jeias merupakan pelanggaran undang-undang," ujarnya.
 
Menurut Dewi, UU juga melarang kegiatan kampanye dengan aktivitas konvoi kendaraan, intimidasi terhadap orang lain dan mengganggu ketertiban umum.
 
“Kita berharap, peringatan Hari Buruh dapat berjalan dengan aman, tertib dan damai dan bebas dari kegiatan kampanye untuk pilkada maupun pemilu," pungkas Dewinta.






(FZN)