Jakarta: Pemberitaan dugaan jaksa pemeras menjadi paling populer di Kanal Nasional Medcom.id pada Selasa, 2 April 2024. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Antirasuah sudah mendalami kabar pemerasan jaksa ke saksi selama setahun pada 2023. Tidak ditemukan bukti atas tuduhan tersebut.
“Sudah dilakukan (pemeriksaan) oleh Dewas dari Januari sampai Desember (2023) dan tidak menemukan bukti indikasi pelanggaran etik,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 2 April 2024.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu menjelaskan Dewas Lembaga Antirasuah membuat nota dinas karena tidak menemukan indikasi pelanggaran. KPK menindaklanjutinya dengan memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) jaksa yang dituduh memeras itu.
“Termasuk kemudian makanya kami coba kembali dalam itu melalui pencegahan melalui LHKPN nanti setelah lebaran baru diklarifikasi tapi indikasi-indikasinya memang tidak ditemukan,” ucap Ali. Selengkapnya, baca di sini.
Artikel lainnya yang banyak diakses yaitu soal Partai Demokrat masuk lingkaran kekuasaan. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak menampik Demokrat sudah rindu berada di dalam pemerintahan.
"Ini yang kami tunggu ketika di luar pemerintahan, kapan saatnya Demokrat bisa kembali diperankan (dalam pemerintahan)," kata AHY di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 2 April 2024.
AHY mengatakan partainya ingin berbuat lebih konkret bagi masyarakat. Duduk di kursi eksekutif diyakini bisa mewujudkan target itu.
"Sehingga bisa memperjuangkan lebih nyata segala aspirasi rakyat," ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) itu. Selengkapnya, baca di sini.
Berita terpopuler lainnya terkait pemberantasan korupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut pemberantasan korupsi di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) jalan di tempat selama menjabat. Sebab, angka indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia selama sembilan tahun ini merosot.
“Kalau kita tarik dari 2019 ke 2020 di mana anjlok tiga poin, bahkan kalau ditarik ke 2014 kalau kita mengikuti tolak ukur rezim Presiden Jokowi, ternyata angka IPK 2023 dan angka IPK ketika Pak Jokowi resmi jadi Presiden sama angkanya. Artinya pemberantasan korupsi kita jalan di tempat,” kata Peneliti dari ICW Kurnia Ramadhana di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 2 April 2024.
ICW turut menilai tidak adanya dukungan politik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia selama Jokowi menjabat. Padahal, kata Kurnia, Kepala Negara kerap menggaungkan upaya pemberantasan korupsi dalam pidatonya.
“Sembilan tahun terakhir praktis tidak ada dukungan politik hukum pemerintah untuk menyokong agenda pemberantasan korupsi. Itu potret pemberantasan korupsi secara umum,” ujar Kurnia. Selengkapnya, baca di sini.
Jakarta: Pemberitaan dugaan jaksa pemeras menjadi paling populer di Kanal Nasional
Medcom.id pada Selasa, 2 April 2024. Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) menyebut Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Antirasuah sudah mendalami kabar
pemerasan jaksa ke saksi selama setahun pada 2023. Tidak ditemukan bukti atas tuduhan tersebut.
“Sudah dilakukan (pemeriksaan) oleh Dewas dari Januari sampai Desember (2023) dan tidak menemukan bukti indikasi pelanggaran etik,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 2 April 2024.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu menjelaskan Dewas Lembaga Antirasuah membuat nota dinas karena tidak menemukan indikasi pelanggaran. KPK menindaklanjutinya dengan memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara (
LHKPN) jaksa yang dituduh memeras itu.
“Termasuk kemudian makanya kami coba kembali dalam itu melalui pencegahan melalui LHKPN nanti setelah lebaran baru diklarifikasi tapi indikasi-indikasinya memang tidak ditemukan,” ucap Ali.
Selengkapnya, baca di sini.
Artikel lainnya yang banyak diakses yaitu soal
Partai Demokrat masuk lingkaran kekuasaan. Ketua Umum Demokrat
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak menampik Demokrat sudah rindu berada di dalam pemerintahan.
"Ini yang kami tunggu ketika di luar pemerintahan, kapan saatnya Demokrat bisa kembali diperankan (dalam pemerintahan)," kata AHY di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 2 April 2024.
AHY mengatakan partainya ingin berbuat lebih konkret bagi masyarakat. Duduk di kursi eksekutif diyakini bisa mewujudkan target itu.
"Sehingga bisa memperjuangkan lebih nyata segala aspirasi rakyat," ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) itu.
Selengkapnya, baca di sini.
Berita terpopuler lainnya terkait
pemberantasan korupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut pemberantasan korupsi di era
Presiden Joko Widodo (Jokowi) jalan di tempat selama menjabat. Sebab, angka indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia selama sembilan tahun ini merosot.
“Kalau kita tarik dari 2019 ke 2020 di mana anjlok tiga poin, bahkan kalau ditarik ke 2014 kalau kita mengikuti tolak ukur rezim Presiden Jokowi, ternyata angka IPK 2023 dan angka IPK ketika Pak Jokowi resmi jadi Presiden sama angkanya. Artinya pemberantasan korupsi kita jalan di tempat,” kata Peneliti dari ICW Kurnia Ramadhana di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 2 April 2024.
ICW turut menilai tidak adanya dukungan politik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia selama Jokowi menjabat. Padahal, kata Kurnia, Kepala Negara kerap menggaungkan upaya pemberantasan korupsi dalam pidatonya.
“Sembilan tahun terakhir praktis tidak ada dukungan politik hukum pemerintah untuk menyokong agenda pemberantasan korupsi. Itu potret pemberantasan korupsi secara umum,” ujar Kurnia.
Selengkapnya, baca di sini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ABK)
