Yogyakarta: Pemerintah daerah diminta berhati-hati dalam menentukan seseorang dalam memegang jabatan tertentu. Pasalnya, kajian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan jual beli jabatan menjadi celah baru korupsi.
"(Sekarang) yang paling banyak kena operasi tangkap tangan (OTT) itu ya jual beli jabatan," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat rapat koordinasi teknis pembangunan daerah di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa, 27 Februari 2018.
Belum lama ini, ia diundang rapat bersama pimpinan KPK untuk membedah area rawan korupsi. Jual beli jabatan menjadi perhatian karena sejauh ini banyak pejabat yang tertangkap terkait modus ini. Mereka menyalahgunakan wewenang dengan menerobos aturan terkait promosi jabatan.
Sebanyak 339 daerah di 22 provinsi tengah diintai KPK terkait kerawanan korupsi. "(Selain itu) penganggaran masih jadi sumber korupsi, dana hibah, bansos, retribusi pajak dan jasa," kata Tjahjo.
Mendagri juga menyebut Lembaga Antirasuah tengah mencermati potensi korupsi lain. Misalnya, terkait suatu program kementerian dan lembaga di daerah tertentu. Tiba-tiba di menit terakhir, program rapat kerja itu berpindah tempat ke daerah lain.
Baca: Egoisme Daerah Disebut Picu Federalisme
"Ada kementerian yang punya program di Yogyakarta, tapi (dalihnya) karena tingkat koordinasi tak baik akhirnya di-cut. Ini akan dicermati KPK," ujar Tjahjo.
Hal ini diamini Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro. Menurut dia, pemindahan lokasi program kerja memang jamak dilakukan.
"Pindah-pindah program seenaknya, ini masih terjadi dalam jumlah banyak," sebut Bambang.
Yogyakarta: Pemerintah daerah diminta berhati-hati dalam menentukan seseorang dalam memegang jabatan tertentu. Pasalnya, kajian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan jual beli jabatan menjadi celah baru korupsi.
"(Sekarang) yang paling banyak kena operasi tangkap tangan (OTT) itu ya jual beli jabatan," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat rapat koordinasi teknis pembangunan daerah di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa, 27 Februari 2018.
Belum lama ini, ia diundang rapat bersama pimpinan KPK untuk membedah area rawan korupsi. Jual beli jabatan menjadi perhatian karena sejauh ini banyak pejabat yang tertangkap terkait modus ini. Mereka menyalahgunakan wewenang dengan menerobos aturan terkait promosi jabatan.
Sebanyak 339 daerah di 22 provinsi tengah diintai KPK terkait kerawanan korupsi. "(Selain itu) penganggaran masih jadi sumber korupsi, dana hibah, bansos, retribusi pajak dan jasa," kata Tjahjo.
Mendagri juga menyebut Lembaga Antirasuah tengah mencermati potensi korupsi lain. Misalnya, terkait suatu program kementerian dan lembaga di daerah tertentu. Tiba-tiba di menit terakhir, program rapat kerja itu berpindah tempat ke daerah lain.
Baca: Egoisme Daerah Disebut Picu Federalisme
"Ada kementerian yang punya program di Yogyakarta, tapi (dalihnya) karena tingkat koordinasi tak baik akhirnya di-cut. Ini akan dicermati KPK," ujar Tjahjo.
Hal ini diamini Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro. Menurut dia, pemindahan lokasi program kerja memang jamak dilakukan.
"Pindah-pindah program seenaknya, ini masih terjadi dalam jumlah banyak," sebut Bambang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(OGI)
