Jakarta: Wacana digitalisasi siaran harus didukung arena persaingan bisnis yang adil. Identitas kebangsaan dikhawatirkan luntur jika tidak ada regulasi persaingan bisnis.
"Kalau tidak ada battlefield yang adil, 230 juta masyarakat Indonesia yang menjadi bonus demografi hanya sebatas konsumen,” kata CEO Media Group, Mirdal Akib, dalam webinar daring bertajuk “Pemuda Maju, Memajukan Indonesia,” Rabu, 28 Oktober 2020.
Mirdal mengatakan pemerintah Indonesia sudah berinvestasi besar mewujudkan digitalisasi siaran. Misalnya, membangun infrastruktur serat optik dan satelit Palapa Ring.
Pelaku usaha siaran dalam negeri juga harus mengikuti regulasi yang berlaku. Mulai Undang-Undang Penyiaran, kode etik Dewan Pers, hingga Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).
“Sehingga kontennya benar-benar tersaring karena izin dan regulasi berlapis-lapis. Kemudian membayar pajak, menyerap tenaga kerja, dan menghasilkan konten,” ujar dia.
(Baca: Digitalisasi Siaran Indonesia Perlu Didukung Regulasi)
Mirdal menyebut digitalisasi siaran memungkinkan platform asing mengisi ruang digital. Seluruh platform asing juga harus mengikuti peraturan yang sama ketatnya dengan pelaku usaha siaran Indonesia.
“Mereka (platform asing) bisa jadi tidak bayar pajak. Menyerap tenaga kerja juga tidak. Tapi bisa masuk melalui satelit. Ini jadi bahaya,” tutur Mirdal.
Mirdal menuturkan mudahnya penetrasi platform asing ke siaran digital Indonesia bisa melunturkan semangat ke-Indonesiaan. Dia mencontohkan masyarakat di pulau terluar Indonesia lebih mudah menyaksikan siaran asing. Hal itu lantaran siaran dalam negeri harus melewati proses perizinan dan regulasi lebih dulu.
“Ada pertarungan ideologi karena bukan cuma bicara lokasi. Tapi lebih merasa dirinya sebagai orang (warga negara) apa,” kata dia.
Mirdal mengatakan bukan tidak mungkin masyarakat Indonesia di pulau terluar lebih merasa dirinya sebagai warga negara tetangga. Sebab, mereka lebih sering menonton tayangan dari luar negeri.
Jakarta: Wacana
digitalisasi siaran harus didukung arena persaingan bisnis yang adil. Identitas kebangsaan dikhawatirkan luntur jika tidak ada regulasi persaingan bisnis.
"Kalau tidak ada
battlefield yang adil, 230 juta masyarakat Indonesia yang menjadi bonus demografi hanya sebatas konsumen,” kata CEO
Media Group, Mirdal Akib, dalam webinar daring bertajuk “Pemuda Maju, Memajukan Indonesia,” Rabu, 28 Oktober 2020.
Mirdal mengatakan pemerintah Indonesia sudah berinvestasi besar mewujudkan digitalisasi siaran. Misalnya, membangun infrastruktur serat optik dan satelit Palapa Ring.
Pelaku usaha siaran dalam negeri juga harus mengikuti regulasi yang berlaku. Mulai Undang-Undang Penyiaran, kode etik Dewan Pers, hingga Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).
“Sehingga kontennya benar-benar tersaring karena izin dan regulasi berlapis-lapis. Kemudian membayar pajak, menyerap tenaga kerja, dan menghasilkan konten,” ujar dia.
(Baca:
Digitalisasi Siaran Indonesia Perlu Didukung Regulasi)
Mirdal menyebut digitalisasi siaran memungkinkan platform asing mengisi ruang digital. Seluruh platform asing juga harus mengikuti peraturan yang sama ketatnya dengan pelaku usaha siaran Indonesia.
“Mereka (platform asing) bisa jadi tidak bayar pajak. Menyerap tenaga kerja juga tidak. Tapi bisa masuk melalui satelit. Ini jadi bahaya,” tutur Mirdal.
Mirdal menuturkan mudahnya penetrasi platform asing ke
siaran digital Indonesia bisa melunturkan semangat ke-Indonesiaan. Dia mencontohkan masyarakat di pulau terluar Indonesia lebih mudah menyaksikan siaran asing. Hal itu lantaran siaran dalam negeri harus melewati proses perizinan dan regulasi lebih dulu.
“Ada pertarungan ideologi karena bukan cuma bicara lokasi. Tapi lebih merasa dirinya sebagai orang (warga negara) apa,” kata dia.
Mirdal mengatakan bukan tidak mungkin masyarakat Indonesia di pulau terluar lebih merasa dirinya sebagai warga negara tetangga. Sebab, mereka lebih sering menonton tayangan dari luar negeri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
