Ilustrasi ASN. Medcom.id
Ilustrasi ASN. Medcom.id

Antisipasi Banyaknya CPNS Mundur, BKN Wacanakan Sanksi Lebih Berat

Indriyani Astuti • 28 Mei 2022 13:12
Jakarta: Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan meningkatkan sanksi bagi sanksi yang mengundurkan diri. Hal ini dilakukan agar tidak banyak calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang mengundurkan diri pada seleksi berikutnya.
 
"Saat ini terbit wacana untuk membuat sanksi lebih berat lagi," ujar Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama BKN Satya Pratama ketika dihubungi, Sabtu, 28 Mei 2022.
 
Sanksi tersebut antara lain berupa peserta CPNS yang mengundurkan diri tidak boleh ikut seleksi dalam jangka waktu tertentu. Namun, belum dapat dipastikan berapa lamanya karena sanksi itu masih wacana.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Saat ini kan satu periode (seleksi CPNS), mungkin dibuat lebih lama lagi. Tapi ini masih wacana," tutur Satya.
 
Berdasarkan data BKN, angka CPNS yang mengundurkan diri turun dari 105 menjadi 100 orang. Sementara itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) masih menunggu laporan resmi dari BKN terkait banyaknya CPNS yang mengundurkan diri.
 
"Deputi bidang sumber daya manusia aparatur (SDMA) masih menunggu laporan resmi dari BKN secara keseluruhan. Sehingga kami bisa mempelajari dengan saksama," ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan RB Mohammad Averrouce.
 
Baca: Berkurang, Jumlah CPNS yang Mengundurkan Diri Jadi 100 Orang
 
Dia menjelaskan sesuai legalitas formal yang berlaku dalam Peraturan Menpan RB Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan PNS, ditegaskan dalam Pasal 54 bahwa bagi pelamar yang telah lulus seleksi dan diangkat menjadi CPNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), berdasarkan persetujuan teknis dan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) oleh BKN, jika mengundurkan diri diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk periode satu tahun berikutnya.
 
Namun, ujar Averrouce, kewenangan PPK dalam memberikan sanksi tambahan bisa dilakukan sesuai kebutuhan masing-masing. Sanksi itu ditetapkan PPK pada saat pengumuman seleksi.
 
Terkait dengan formasi yang ditinggalkan pelamar CPNS yang mengundurkan diri, Averrouce menjelaskan sesuai mekanisme proses perencanaan dan pengadaan ASN, formasi itu diusulkan kembali dengan mengajukan usulan kebutuhan.
 
"Dengan penghitungan analisis jabatan dan beban kerja sesuai dengan kebutuhan terkini ASN, yakni PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun depannya," terang Averrouce.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif