Dana Rekonstruksi Palu Masuk APBN 2019
Wakil Presiden jusuf Kalla. Foto: Medcom.id/Dheri Agriesta
Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan dana rekonstruksi dan rehabilitasi gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah akan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun berikutnya. Dana itu akan dianggarkan secara bertahap hingga 2020.

"Nanti itu dana yang besar itu tahun depan dan tahun 2020, kalau di Palu dua tahun," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, 23 Oktober 2018.

Berdasarkan hitungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kerugian materi akibat gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah diperkirakan Rp13,82 triliun. Tapi, JK menyebut, tak berarti pemerintah membayar seluruh kerugian itu.


Pemerintah hanya membantu korban gempa dan tsunami. Ia mencontohkan bantuan uang untuk memperbaiki permukiman masyarakat yang rusak. Bantuan diberikan sesuai kategori kerusakan yang dialami.

(Baca juga: KPAI: Pembagian Tenda Sekolah Darurat Diskriminatif)

"Walau rumahnya harganya Rp100 juta, pemerintah hanya bantu Rp50 juta contohnya, tidak semua kerugian itu dibebankan ke pemerintah," jelas JK. 

Dia menyebut penanganan gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah tak perlu menggunakan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) serupa penanganan gempa dan tsunami Aceh pada 2004. Karena, anggaran yang dikelola tak sebesar gempa dan tsunami Aceh yang mencapai Rp70 triliun. 

Dana itu nantinya akan dikelola sebuah satuan tugas yang dipimpin direktur jenderal dari berbagai kementerian terkait. Pria asal Makassar itu menegaskan tanggung jawab tetap berada di tangan gubernur.

"Jadi ini hanya setingkat dirjen saja supaya mendampingi gubernur, gubernur yang bertanggung jawab," jelas Kalla.

(Baca juga: Butuh Ribuan Petugas untuk Bangun Huntara di Sulteng)
 



(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id