medcom.id, Jakarta: Ketua Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala mengaku sudah memberikan masukan perihal single mux ke Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun tak mendapat tanggapan berarti.
"Saya sudah memberikan masukan kepada Menkominfo, karena mereka ada leading sector nya. Tapi mereka malah lebih sibuk mengurus Telko." kata Kamilov dalam konferensi pers di GH Corner Restaurant, Kebayoran, Jakarta, Rabu 18 Oktober 2017.
Kamilov menyebut, Menkominfo lebih fokus pada persoalan Telko. Padahal, RUU Penyiaran memerlukan perhatian besar.
Dia bilang, seharusnya Menkominfo memikirkan konsep dalam RUU Penyiaran. Bukan memikirkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebanyak-banyaknya.
"Menkominfo malah buru-buru memikirkan bagaimana caranya supaya pemakaian frekuensi itu bisa dijual lagi. Jadi pemikirannya jadi berdagang. Bukan sebagai regulator." tambah dia.
(Baca juga: Baleg DPR Sebut Pemerintah Mendukung Konsep Multi Mux)
Kamilov menegaskan, bila pemerintah ngotot menggunakan single mux dalam RUU Penyiaran maka akan menyebabkan PHK besar-besaran. Hal itu juga mengarah pada monopoli. Dia berharap segera ada jalan keluar yang dibisa ditempuh untuk menyelasaikan persoalan ini.
Pembicaraan RUU Penyiaran di DPR masih belum mendapat titik temu. Pemerintah ingin menerapkan single mux.
Pemerintah ingin Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI) sebagai satu-satunya penyelenggara penyiaran multipleksing digital.
(Baca juga: ATVSI Tolak Rencana Monopoli LPP RTRI dalam Penyiaran)
medcom.id, Jakarta: Ketua Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala mengaku sudah memberikan masukan perihal single mux ke Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun tak mendapat tanggapan berarti.
"Saya sudah memberikan masukan kepada Menkominfo, karena mereka ada
leading sector nya. Tapi mereka malah lebih sibuk mengurus Telko." kata Kamilov dalam konferensi pers di GH Corner Restaurant, Kebayoran, Jakarta, Rabu 18 Oktober 2017.
Kamilov menyebut, Menkominfo lebih fokus pada persoalan Telko. Padahal, RUU Penyiaran memerlukan perhatian besar.
Dia bilang, seharusnya Menkominfo memikirkan konsep dalam RUU Penyiaran. Bukan memikirkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebanyak-banyaknya.
"Menkominfo malah buru-buru memikirkan bagaimana caranya supaya pemakaian frekuensi itu bisa dijual lagi. Jadi pemikirannya jadi berdagang. Bukan sebagai regulator." tambah dia.
(Baca juga:
Baleg DPR Sebut Pemerintah Mendukung Konsep Multi Mux)
Kamilov menegaskan, bila pemerintah ngotot menggunakan single mux dalam RUU Penyiaran maka akan menyebabkan PHK besar-besaran. Hal itu juga mengarah pada monopoli. Dia berharap segera ada jalan keluar yang dibisa ditempuh untuk menyelasaikan persoalan ini.
Pembicaraan RUU Penyiaran di DPR masih belum mendapat titik temu. Pemerintah ingin menerapkan single mux.
Pemerintah ingin Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI) sebagai satu-satunya penyelenggara penyiaran multipleksing digital.
(Baca juga:
ATVSI Tolak Rencana Monopoli LPP RTRI dalam Penyiaran)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
