Masuk Fase Bonus Demografi, Keluarga Pintu Utama Perbaikan Kualitas SDM

Mamuju: Keluarga adalah pintu utama meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia saat masuk fase bonus demografi. Pernyataan itu dikatakan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr Hasto Wardoyo. "Kenapa kualitas SDM harus diperbaiki? Karena sebentar lagi kita akan memasuki bonus demografi. Bonus demografi hanya bisa dirasakan manfaatnya jika kualitas SDM baik," kata Hasto melalui keterangan tertulis, Kamis, 30 November 2023. Pernyataan Hasto itu disampaikan saat memberi sambutan pada Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting di Ballroom Grand Maleo Hotel Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar). Hasto mendorong angka prevalensi stunting di Sulbar segera diturunkan. "Jika tidak, saya khawatir tidak bisa melewati bonus demografi dengan baik. Inilah yang menjadi alasan kenapa Sulbar harus segera menurunkan angka stunting," kata dia. Karena itu, Hasto menegaskan keluarga harus menjadi perhatian utama. "Pembangunan keluarga adalah pondasi utama tercapainya kemajuan bangsa," ujar dia. Hasto menambahkan, tahun 2025-2035 merupakan fase puncak periode bonus demografi yang harus terus dikapitalisasi. Keluarga sehat, produktif, dan berkualitas, lanjut dia, adalah tujuan program Bangga Kencana menuju Indonesia Emas 2045 atau 100 tahun Indonesia merdeka. "Sulbar spesialis case. Provinsi ini spesial karena peluang demografi akan menutup lebih cepat dibandingkan rata-rata yang lain. Bisa (tercapai pada) 2035 sampai 2039," kata dia.   Harus turunkan stunting Kunci mempercepat bonus demografi, kata Hasto, adalah cepat menurunkan angka stunting atau tengkes. "Maka, harapan saya pemerintah pusat maupun daerah harus sama-sama semaksimal mungkin untuk menangani stunting di Sulbar," ucap dia. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting di Sulbar merupakan tertinggi kedua di Indonesia dengan angka 35,0 persen. Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris DP mengatakan arah kebijakan penurunan stunting di Sulbar periode 2023-2026 ada 8 poin, yakni:  Peningkatan kualitas dan akses pemerataan layanan kesehatan;  Peningkatan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan yang promotif dan prefentif;  Peningkatan kapasitas SDM kesehatan;  Pemenuhan kebutuhan pangan dan perbaikan gizi masyarakat; Peningkatan akses Dan kualitas kesehatan lingkungan;  Pendewasaan usia perkawinan;  Peningkatan peran kelembagaan posyandu; serta  Percepatan fungsi kelembagaan dan koordinasi percepatan penurunan stunting. "Target kita di tahun 2026 bisa mencapai angka prevalensi stunting hingga 20 persen. Agak sulit kita capai kalau kita tidak disiplin pada governance," kata Idris.  Dia mengumpamakan penurunan stunting sebagai manajemen proyek. Manajemen proyek itu betul-betul harus selesai di awal dari aspek perencanaan. "Jadi, agak mustahil untuk mencapai target jika tata kelola manajemen penanganan stunting tidak dibenahi. Oleh sebab itu, kita harus konsisten menjalankan delapan kebijakan besar ini," kata dia. Kolaborasi merupakan hal penting untuk mengeksekusi masalah stunting di Sulbar. Oleh sebab itu, Idris meminta perhatian serius pemerintah kabupaten agar melihat masalah ini menjadi peluang yang tidak boleh dibiarkan dan dikelola dengan sembarangan.   Perkuat sinergi Kepala BKKBN Sulbar Resky Murwanto mengatakan terus berupaya dan bersinergi dengan berbagai unsur untuk menurunkan stunting. Baik dengan pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, media, dan juga komunitas-komunitas strategis yang ada. "Rapat koordinasi ini semoga menjadi momentum untuk menguatkan kembali komitmen bersama dalam percepatan penurunan stunting di Bumi Malaqbi," ujar dia. Strategi percepatan pencegahan stunting yang dilakukan oleh BKKBN Sulbar adalah dengan memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat luas mengenai stunting, dampaknya, dan pencegahannya melalui penyuluh yang dimiliki. BKKBN Sulbar telah melatih 2.859 orang Tim Pendamping Keluarga. Terdiri atas bidan desa/tenaga kesehatan, kader KB, dan kader PKK. Mereka tersebar di 648 desa/kelurahan di Sulbar untuk mendampingi 305.510 keluarga di Sulbar.  "BKKBN Sulbar secara aktif juga melakukan pendekatan pentahelix dalam upaya percepatan penurunan stunting," ujar Resky. Pendekatan ini melibatkan lima stakeholder kunci, yaitu pemerintah, akademisi, industri, masyarakat, dan media. Kelimanya bekerja secara kolaboratif untuk menciptakan solusi inovatif dalam peningkatan gizi dan kesehatan anak-anak.  "Di Sulbar, implementasi pendekatan ini telah menunjukkan potensi yang baik dalam menanggulangi masalah stunting. Namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat kolaborasi dan inovasi di antara kelima stakeholder tersebut," ujar Resky.  Baca: Menkeu Dukung Rencana Penambahan Provinsi Prioritas Penanganan Stunting Rakor Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sulbar dihadiri Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris; Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar Resky Murwanto; anggota Forkopimda Provinsi; TPPS Provinsi dan Kabupaten; dan instansi vertikal. Hadir pula mitra kerja terkait seperti IDI, IBI, TP PKK, perguruan tinggi, rumah sakit pemerintah, organisasi keagamaan, dan media massa.