Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Pertanahan dari Fraksi Partai Golkar, Firman Subagyo. Foto: MI/Susanto
Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Pertanahan dari Fraksi Partai Golkar, Firman Subagyo. Foto: MI/Susanto

Legislator: RUU Pertanahan Tak Sesuai Keinginan Jokowi

Nasional pertanahan berita dpr
Media Indonesia • 15 Agustus 2019 22:17
Jakarta: Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanahan yang tengah dibahas DPR. Jika diteliti secara mendalam, kandungan RUU Pertanahan disebut bertentangan dengan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menarik investasi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
 
Selain itu, RUU Pertanahan juga bertentangan dengan komitmen Presiden Jokowi yang meminta penyelesaian konflik agraria yang cepat dan tepat. Penilaian tersebut dikemukakan anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Pertanahan dari Fraksi Partai Golkar, Firman Subagyo.
 
Firman mengatakan terkait polemik dan permasalahan RUU Pertanahan, sebagian anggota DPR sepakat untuk menunda pengesahannya. Firman menjelaskan, sebelumnya Jokowi telah meminta RUU Pertanahan dapat menumbuhkan iklim investasi yang lebih menggairahkan. Dengan perkembangnya investasi, target pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen dapat dicapai.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Faktanya, RUU Pertanahan ini malah mereduksi berbagai kewenangan lintas kementerian dan lembaga. Artinya, iklim investasi justru semakin buruk karena tidak ada koordinasi yang holistik di setiap kementerian atau lembaga," ujar Firman.
 
Apalagi, kata dia, Jokowi berharap konflik agraria bisa terselesaikan. Di sisi lain, Firman setuju dengan pandangan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang mengungkapkan bahwa RUU Pertanahan masih perlu masukan dari beberapa kementerian.
 
"Fraksi Golkar di DPR sama dengan pandangan Menkumham bahwa RUU Pertanahan ini. Perlu dibahas lagi secara mendalam dengan melibatkan kementerian atau lembaga terkait dan juga berbagai pihak yang bersentuhan langsung dengan RUU ini," ujar Firman.
 
Baca: RUU Pertanahan Ditargetkan Rampung September
 
Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan revisi Undang-Undang Pertanahan bakal rampung September 2019. Salah satu aturan yang akan dibenahi dalam RUU Pertanahan terkait single land administration system.
 
"Kejar target September selesai. Enggak ada beda-beda. Koordinasi, segera," tegas Sofyan usai rapat terbatas terkait RUU Pertanahan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 12 Agustus 2019.
 
Dalam pembahasannya, masih ada perbedaan pandangan antarkementerian terkait keberadaan hutan.Ia menyebut Wakil Presiden Jusuf Kalla akan berkoordinasi dengan kementerian terkait sehingga RUU segera dirampungkan.
 

(UWA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif